Jokowi Buka Opsi Gabungkan BUMN Penerbangan dan Pariwisata, Setuju?

06 Agu 2020, 13:11 WIB

Ilustrasi pesawat (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo berencana menggabungkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerbangan dengan BUMN pariwisata. Hal itu lantaran pandemik COVID-19 telah memukul sektor pariwasata dan penerbangan. Menurut dia, pandemik virus corona menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki tata kelola aviasi dengan pariwisata.

"Ini justru menjadi momentum kita untuk konsolidasi, momentum kita untuk transformasi di bidang pariwisata, dan juga di bidang penerbangan melalui penataan yang lebih baik mengenai rute penerbangan, penentuan hub, penentuan super hub, kemungkinan penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata, sehingga arahnya menjadi semakin kelihatan," kata Jokowi, Kamis (6/8/2020).

1. Pondasi ekonomi di sektor pariwisata diharapkan semakin kokoh di tengah pandemik

Ilustrasi Bandara (IDN Times/Arief Rahmat)

Jokowi mengatakan, dengan adanya penggabungan ini diharapkan pondasi ekonomi di sektor pariwisata dan transportasi kokoh dan baik, serta bisa berlari lebih cepat di tengah pandemik. Perlu diketahui bahwa sektor pariwisata dan penerbangan terkontraksi dalam, pada kuartal kedua tahun ini.

"Angka yang saya peroleh, kuartal kedua 2020 wisatawan mancagenara yang datang ke Indonesia 482 ribu, dan ini turun 81 persen untuk cuartal to cuartal, dan turun 87 persen untuk year on year. Turunnya terkontraksi sangat dalam," ujar presiden.

2. Pengelolaan penerbangan harus di desain dengan terintegrasi

Presiden Jokowi bersama dengan Wapres Ma'ruf Amin di Istana Negara pada Senin, (14/7/2020) (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Jokowi mengatakan saat ini pengelolaan ekosistem, termasuk penerbangan harus didesain dengan manajemen yang lebih terintegrasi dan terkonsolidasi dari hulu hingga hilir.

"Ini yang gak pernah dilakukan. Mulai dari manajeman airline, manajemen badaranya, layanan penerbangan yang tersambung, tentu dengan manjamen destinasi, tersambung dengan manajemen hotel, dan perjalanan, dan bahkan sampai pada manajemen produk lokal industri kreatif yang kita miliki" ujar dia.

3. Jokowi menilai bandara internasional di Indonesia terlalu banyak

Ilustrasi Bandara (IDN Times/Arief Rahmat)

Jokowi menilai, bandara internasional di Indonesia terlalu banyak. Berdasarkan data yang dia paparkan, saat ini ada 30 bandara berstatus bandara internasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

"Jadi ini agar kita lihat lagi. Saat ini terdapat 30 bandara internasional, apakah dibutuhkan sebanyak ini? Negara lain saya kira gak melakukan ini, coba dilihat," kata Jokowi dalam pembukaan ratas penggabungan BUMN di Sektor Aviasi dan Pariwisata, Kamis.

Padahal, kata Jokowi, selama ini 90 persen kunci lalu lintas bandara internasional yang ada di Indonesia hanya berada di empat bandara. Yakni Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng, Bandara Ngurah Rai di Bali, Bandara Juanda di Jawa Timur, dan Bandara Kualanamu di Sumatera Utara.

"Artinya, kunci ada di empat negara ini," ujar dia.

Untuk itu, lanjut Jokowi, pemerintah harus berani menentukan bandara yang berpotensi menjadi international hub, dengan pembagian fungsi sesuai letak geografis dan karakteristik wilayahnya. Berdasarkan penghitungannya, ada delapan bandara yang berpotensi menjadi hub dan super hub.

"Ngurah Rai, Soetta, Kualanamu, Yogyakarta, Balikpapan, Hasanuddin (Sulawesi Selatan), Samratulangi (Sulawesi Utara), dan Juanda," kata presiden.