Jokowi Heran Harga Beras di Merauke Murah, Tapi Tak Ada yang Beli

Akhirnya, Jokowi telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar anggaran tak terduga di pemda dapat digunakan untuk kepentingan pengendalian inflasi, termasuk biaya distribusi.  

"Mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada, gunakan, dan saya sudah perintahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat keputusan, entah surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah, gunakan untuk menutup biaya transport, biaya distribusi," ujarnya.

Jokowi mengingatkan bahwa inflasi saat ini menjadi momok di semua negara. Oleh karena itu, dia meminta Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dapat memahami barang-barang yang dapat menyebabkan inflasi dan penanganannya.

"Ini kerja lapangan yang harus TPIP, TPID semuanya ngerti barang-barang mana yang menjadi masalah karena momok semua negara sekarang ini inflasi," tuturnya.

Jokowi meminta agar daerah dengan laju inflasi tinggi untuk berhati-hati. Dia menyebut ada 5 provinsi yang inflasinya tinggi, yakni Jambi sebesar 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, serta Aceh sebesar 6,97 persen.  

"Provinsi Jambi hati-hati sudah berada di angka 8,55 persen, lalu Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau, dan Aceh. Tolong ini dilihat secara detail yang menyebabkan (inflasi tinggi) ini apa?" tuturnya.

Dia meminta, baik bupati, walikota maupun gubernur betul-betul bekerja sama dengan tim TPID dan TPIP. Kepala daerah dapat memberi tahu daerahnya kekurangan komoditas apa sehingga kekurangan tersebut dapat disuplai dari daerah lain yang kelebihan.

"Dicek tim pengendalian inflasi pusat, dicek daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan, ini harus disambungkan karena negara ini negara besar sekali, 514 kabupaten/kota, sekarang 37 provinsi dengan DOB (Daerah Otonomi Baru) yang baru. Ini negara besar," tegasnya.