Jokowi Janjikan Harga Migor Curah Kembali Rp14 Ribu dalam 2 Pekan

22 Mei 2022, 09:37 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika membuka rapat kerja nasional relawan Pro Jokowi di Magelang, Sabtu, 21 Mei 2022. (Dokumentasi Biro Pers Istana)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengaku sudah memiliki strategi jitu supaya harga komoditas minyak goreng bakal kembali normal di pasaran. Jokowi menjanjikan harga minyak goreng curah akan kembali ke harga Rp14 ribu (per liter) dalam dua pekan ke depan.

"Kuncinya, ini sudah ketemu. Insyaallah dalam satu minggu dua minggu, yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga Rp14 ribu (per liter)," ungkap Jokowi ketika berbicara di hadapan relawan Pro Jokowi di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Mei 2022 lalu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku bukan sekedar gertak sambal. Ia yakin lantaran telah mengecek harga migor curah di Pasar Muntilan pada Sabtu kemarin. Harga migor curah di pasar itu, kata dia, sudah berada di angka Rp14.500 per liternya.

"Besok (hari ini), saya mau cek (stok dan harga) di pasar-pasar yang lain. Mungkin dalam waktu seminggu dua minggu, saya kira semua pasar harganya sudah seperti itu," tutur dia lagi.

Di dalam pembukaan rakernas relawan ProJo itu, Jokowi curhat bahwa untuk menjaga agar harga-harga pangan tidak naik, bukan perkara mudah. Apalagi, perang di Ukraina, kata Jokowi, jauh dari kata usai. Perang yang terjadi di Ukraina kini berdampak pada kelangkaan energi, termasuk komoditas gandum.

"Bahkan, waktu saya ke Amerika Serikat dua hari yang lalu, yang namanya susu bayi gak ada barangnya. Ini AS lho. Sampai kehabisan barang seperti itu. Begitu juga yang namanya bensin. Kita ini masih bertahan agar Pertalite tidak naik," kata dia.

Lalu, menurut Jokowi, apa yang jadi penyebab harga komoditas minyak goreng melonjak naik sejak akhir tahun 2021?

1. Harga migor naik karena produsen minyak lebih pilih ekspor ke luar Indonesia

Ilustasi minyak goreng di pasaran (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Dalam pidatonya, Jokowi menjelaskan harga minyak goreng yang naik sejak akhir 2021 lalu lantaran harga komoditas itu di internasional juga mengalami kenaikan. Terutama di Benua Eropa dan Amerika.

"Makanya, harga di dalam negeri ikut ketarik (naik harganya)," ujar Jokowi.

Hal itu berdampak pada sikap produsen minyak di dalam negeri yang lebih memilih untuk mengekspor minyak goreng ke luar Indonesia dibanding memasok di dalam negeri. Maka, terjadi tidak saja harga yang naik, tetapi juga stok minyak goreng yang langka.

Alhasil, Jokowi mengambil beberapa kebijakan. Salah satunya, melarang ekspor produk CPO (kelapa sawit) dan turunannya. Kebijakan itu berlaku pada 28 April 2022 hingga 22 Mei 2022. Mulai Senin, 23 Mei, produsen minyak goreng boleh kembali ekspor CPO dan produk turunannya.

"Akhirnya, saya setop. Minyak goreng gak boleh diekspor. Tetapi, itu juga bukan kebijakan yang tidak mudah," katanya.

Sebab, dampak dari larangan ekspor CPO dan produk turunannya itu, harga tandan sawit jatuh. Hal itu berpengaruh terhadap 17 juta orang tenaga kerja baik petani maupun pekerja.

"Negara ini mencari keseimbangan seperti itu tidak mudah. Jangan dipikir gampang. Ini tidak mudah (menurunkan minyak goreng). Begitu juga selain urusan petani, pekerja di sawit hingga income negara," tutur dia lagi.

2. Jokowi klaim tiga tahun terakhir Indonesia tak lagi impor beras

Ilustrasi gudang beras (ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya)

Jokowi juga membanggakan bahwa selama tiga tahun terakhir, pemerintahannya tak lagi impor beras. Meski, ia mengakui masih ada produk beras yang tetap didatangkan dari luar Indonesia.

Namun, ia berdalih, beras jenis khusus itu tetap diimpor untuk memenuhi kebutuhan warga Korea Selatan dan Jepang yang bermukim di Indonesia. Beras jenis khusus seperti beras basmati yang biasanya dikonsumsi di restoran dan kafe, memang tidak ditanam di Tanah Air.

"Biasanya, kita impor 1,1 juta sampai 2 juta ton per tahun. Sudah tiga tahun ini kita ndak (impor). Ini yang harus dipertahankan. Syukur, stoknya bisa terus diperbesar. Artinya, produktivitas petani harus terus ditingkatkan," kata mantan Wali Kota Solo itu.

3. Naiknya harga minyak goreng sebabkan tingkat tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi anjlok

Tingkat kepuasan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang alami tren penurunan dalam enam tahun terakhir dalam survei IPI 5-10 Mei 2022. (Tangkapan layar hasil survei IPI)

Kenaikan harga bahan pokok, termasuk minyak goreng, rupanya berdampak cukup parah terhadap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) pada periode 5 Mei 2022-10 Mei 2022, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi ada di angka 58,1 persen.

Bila dilihat tren-nya, maka approval rating serupa terjadi pada Juni 2015 lalu. Ketika itu tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mencapai 40,7persen.

Direktur eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan setiap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi anjlok, biasanya disertai dengan tingkat inflasi yang meningkat. Pada Juni 2015 lalu, tingkat inflasi di Tanah Air menembus angka 7 persen. Sementara, saat ini, angka inflasi nyaris menyentuh angka 4 persen.

"Ketika ditanyakan apa penyebab utama tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi, dijawab oleh responden clear karena naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Sebelumnya, yang paling tinggi, adalah penanganan COVID-19. Setelah COVID-19 bisa terkendali, itu isunya yang dianggap penting dan sumber ketidakpuasan adalah harga kebutuhan pokok meningkat," ungkap Burhanuddin seperti dikutip dari YouTube IPI pada Minggu, (22/5/2022).

Angka yang menyebut tidak puas terhadap kinerja Jokowi karena harga-harga sembako naik mencapai 28,9 persen. Di posisi kedua, penyebab publik tidak puas terhadap kinerja Jokowi adalah bantuan yang tidak merata, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. Angkanya mencapai 10,7 persen.

"Mungkin karena BLT tidak tepat sasaran dan jumlah penerimanya tidak banyak, sehingga menimbulkan kecemburuan karena tidak dapat BLT," kata dia.

Penyebab keempat, responden tidak puas dengan kinerja Jokowi yakni karena pemerintah dianggap gagal menangani mafia minyak goreng. Sehingga harga terus melambung. Angkanya mencapai 7,4 persen.