Jokowi Jengkel Pemda Tak Sinkron dengan Infrastruktur Pusat

06 Mei 2024, 14:44 WIB

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengunjungi proyek Bendungan Bulango Ulu, bendungan pertama di Gorontalo, Sulawesi Utara. (dok. Hutama Karya)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyoroti perlunya sinkronisasi antara berbagai tahap pembangunan infrastruktur untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya.

Dia mencontohkan, meskipun pemerintah pusat membangun bendungan, namun pembangunan irigasi sekunder dan tersier yang penting untuk mengalirkan air ke sawah-sawah tidak dilakukan. Hal ini menyebabkan air tidak dapat mencapai lahan pertanian yang membutuhkannya.

“Airnya kan nggak sampai ke sawah-sawah yang kita miliki,” kata Jokowi dalam Musrenbangnas 2024: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di JCC, Jakarta, Senin (6/52024).

1. Jokowi soroti pelabuhan tidak terhubung jalan akses

Pelabuhan Kuala Tanjung (Dok. Kementrian Perhubungan Indonesia)

Jokowi juga menyoroti ketidaksesuaian antara pembangunan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan dan pembangunan jalan akses menuju pelabuhan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda).

“(Pembangunan) jalan, mestinya di (pemerintah) daerah, jalan menuju ke pelabuhannya, meskipun hanya pendek, mungkin hanya 5 kilometer, hanya 4 kilometer tidak dikerjakan,” tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan pembangunan infrastruktur haruslah dilakukan secara sinkron dan seirama, dari tingkat pusat hingga daerah, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Bersama (RKB).

“Oleh sebab itu, saya juga ingin mengingatkan kepada kementerian juga kalau punya rencana itu disampaikan ke daerah yang ingin ditata,” katanya.

2. Jokowi kritisi pemda yang ngaku sanggup di awal tapi keberatan di akhir

Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dalam peluncuran PPDS RS Harapan Kita/dok YouTube

Dia menekankan pentingnya kesanggupan daerah dalam menyelesaikan proyek infrastruktur pendukung. Menurutnya, jika daerah tidak mampu menyelesaikan proyek tersebut, maka proyek tersebut dapat dialihkan ke provinsi lain yang lebih sanggup.

Jokowi pun juga mengkritik kecenderungan para gubernur, bupati, dan wali kota yang selalu menyatakan sanggup namun mengalami kendala saat proyek sudah dibangun.

“Memang kalau gubernur, bepati, walikota ditanya, sanggup? "sanggup, Pak, sanggup, Pak". Begitu sudah selesai. "Waduh, berat, Pak kita, APBD kita habis, Pak untuk ini, untuk ini". Padahal sudah sanggup itu di depan,” ungkapnya.

3. Jokowi tak mau pemda hanya mengandalkan pemerintah pusat

Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam Musrenbangnas 2024: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di JCC, Jakarta, Senin (6/52024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Jokowi mengungkapkan perlunya menghitung dan mengkalkulasi dengan seksama serta membuat keputusan di tingkat daerah. Dia menyinggung pembangunan waduk tidak hanya untuk pertanian, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan air baku.

Namun, dia menyoroti masalah di mana meskipun pipa utama sudah selesai, sambungan ke rumah tangga masih belum tersedia. Hal itu disebabkan karena PDAM selalu mengalami kerugian dan tidak mampu membangun sambungan tersebut.

“Mestinya itu disupport oleh APBD, dari daerah. Tapi sampai saat ini tidak ada yang berjalan untuk tambahan sambungan rumah tangga untuk air minum,” sebutnya.

Oleh karena itu, Jokowi telah menyampaikan kepada Kepala Bappenas untuk menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) baru yang berkaitan dengan sambungan rumah tangga untuk air minum. Hanya saja, dia menekankan tidak semua solusi harus berasal dari pemerintah pusat.

“Tapi jangan semuanya itu pemerintah pusat. Ini kalau didengar Inpres jalan daerah, Inpres sambungan ke rumah tanggang untuk air minum, "Alhamdulillah, Alhamdulillah", Bapak-Ibu ngerjain yang mana?” tambah Jokowi.