Jokowi Minta Jajarannya Komunikasi dengan Pemerintah Baru Bahas APBN

05 Apr 2024, 18:44 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani saat memberi pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta agar pemerintah saat ini tetap berkomunikasi dengan pemerintahan baru yang akan datang.

Tujuannya adalah agar pemerintahan baru dapat segera melaksanakan program-program prioritas yang telah disusun pada tahun pertama masa jabatannya. Hal itu untuk memastikan kelancaran transisi kekuasaan dan kelancaran pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan presiden terpilih.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/4/2024) yang turut dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

“Hari ini Bapak Presiden meminta supaya kita tetap berkomunikasi, tentu saja nantinya dengan pemerintahan baru, sehingga agar pemerintahan baru bisa pada tahun pertama langsung melaksanakan program-program yang menjadi program prioritas yang sudah disampaikan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers usai ratas.

1. Pembahasan APBN dilakukan sesuai siklusnya

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Sri Mulyani menjelaskan, dia bersama dengan Menko Perekonomian dan Kepala Bappenas membahas pagu indikatif untuk APBN 2025 yang dipaparkan kepada Jokowi.

Dia menyebutkan, RAPBN 2025, yang merupakan APBN pertama untuk pemerintahan baru, disusun sesuai dengan siklus APBN yang dimulai dengan pembahasan tentang kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

“Nah, hari ini adalah tahapan untuk memberikan indikasi mengenai pagu indikatif bagi kementerian/lembaga,” ujar dia.

2. Pemerintah tetap menghormati proses politik yang berlangsung

ilustrasi pemilu (dok. IDN Times/ Agung Sedana)

Karena fase tersebut masih dalam proses transisi yang krusial, dia menjelaskan, pemerintah akan terus melakukan penajaman terhadap berbagai desain dan posisi APBN 2025.

Namun, pemerintah akan tetap menjaga agar proses politik berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip yang benar. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan masalah terkait persepsi atau legitimasi dari proses penyusunan APBN itu sendiri.

“Sehingga tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi maupun dari sisi legitimasi dari proses penyusunan APBN itu sendiri,” tuturnya.

3. Defisit APBN akan tetap dipertahankan di bawah 3 persen

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Jadi, APBN 2025 akan tetap disusun meskipun dalam fase transisi pemerintahan baru. Komunikasi dengan pemerintahan baru akan terus dilakukan.

Sejalan dengan itu, penyusunan APBN akan mempertimbangkan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru tersebut.

Selain itu, postur APBN akan tetap memperhatikan prinsip disiplin dan kebijakan fiskal yang hati-hati, termasuk menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara.

Defisit anggaran adalah selisih antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pemerintah dalam satu periode tertentu.

“Postur akan tetap menjaga yang disebut disiplin dan kebijakan fiskal yang hati-hati termasuk defisit yang di bawah 3 persen,” tambah dia.