Jokowi Minta Menteri Hati-hati Bikin Indikator Ekonomi Makro di APBN

28 Jul 2020, 13:15 WIB

Dok.Biro Pers Kepresidenan

Jakarta, IDN Times - Presiden Jokowi mengingatkan para menterinya untuk berhati-hati dalam membuat indikator makro ekonomi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Alasannya, karena kondisi ekonomi global di tengah pandemik COVID-19 ini sangat dinamis dan penuh ketidakpastian.

"Angka-angka indikator ekonomi makro dikalkulasi dengan cermat dan hati-hati optimis. Harus optimistis, tapi juga harus realistis dengan pertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (28/7/2020).

1. Menteri harus pastikan prioritas untuk 2021 terkait kegiatan percepatan pemulihan ekonomi

Susunan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (IDN Times/Arief Rahmat)

Jokowi lalu menyampaikan, para menterinya harus memastikan prioritas untuk tahun 2021 dan juga pelebaran defisit APBN di tahun 2021. Menurutnya, hal itu harus difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi, sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor.

"Terutama reformasi di bidang kesehatan, reformasi pangan, energi, pendidikan dan juga percepatan transformasi digital," ujar Jokowi.

2. Jokowi ingin belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk pemulihan sektor swasta dan UMKM

Ilustrasi neraca perdagangan. (IDN Times/Mardya Shakti)

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo ini juga meminta agar belanja pemerintah menjadi instrumen utama agar sektor swasta dan UMKM bisa pulih kembali. Sebab, APBN berkontribusi sekitar 14,5 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) negara.

"Mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah, yang tepat sasaran," jelasnya.

3. Jokowi minta agenda-agenda besar strategis nasional tidak dilupakan

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)

Tak hanya itu, pria kelahiran Solo ini turut mengingatkan meski Indonesia tengah sibuk mengatasi pandemik COVID-19, agenda-agenda strategis nasional tidak boleh dilupakan. Ia menuturkan, agenda-agenda besar strategis tetap diprioritaskan, terutama yang berkaitan dengan langkah-langkah untuk keluar dari middle income trap.

"Sejak 1 Juli 2020, kita semuanya Indonesia telah masuk meraih predikat upper middle income country. Namun kita tahu tantangan untuk keluar dari middle income trap ini masih besar dan panjang," ucap dia.