Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga Juni 2021. Menurutnya, selama ini pemerintah juga tidak pernah melakukan impor beras.
"Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita. Kita tahu sudah hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras," kata Jokowi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).
Mengenai Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Thailand dan Vietnam untuk pembelian beras, Jokowi menegaskan hal itu dilakukan pemerintah guna berjaga-jaga ke depannya.
"Saya tegaskan memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam. Itu hanya untuk berjaga-jaga mengingatkan situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi berasnya belum masuk," ucap Jokowi.
Jokowi menjamin beras petani akan diserap Bulog. Ia juga akan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menganggarkannya.
"Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di serikat petani belum sesuai yang diharapkan," ujar Jokowi.
Sebelumnya, masalah impor beras kembali ramai diperbincangkan. Pemerintah disebut akan mengimpor 1 juta ton beras. Mengenai hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan bahwa keputusan impor beras sebanyak 1 juta ton merupakan instruksi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Keputusan kontroversial itu diambil saat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) beberapa waktu lalu.
“Sehingga saat rakortas saat itu enggak diputuskan untuk impor. Hanya kebijakan dari Pak Menko (Perekonomian) dengan Menteri Perdagangan itu yang pada akhirnya kita dikasih penugasan tiba-tiba untuk laksanakan impor,” kata Budi Waseso dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Legislasi DPR secara virtual, Selasa (16/3/2021).
Pria yang akrab disapa Buwas ini mengatakan bahwa penugasan impor beras yang ada dalam Rakortas tersebut kini telah disampaikan secara tertulis. Rinciannya dari 1 juta beras impor itu akan dibagi untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan sisanya untuk komersial Bulog.
"Alokasi 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu kepentingan komersial Bulog," katanya.
Meski demikian, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan impor satu juta ton beras belum tentu jadi. Menurutnya angka impor beras dipengaruhi tiga hal, yakni peran Perum Bulog sebagai penjaga pasokan atau iron stock, kestabilan harga beras, dan penugasan khusus pemerintah untuk komoditas beras.
"Pokoknya saya ingatkan ini adalah mekanisme pemerintah, bukan berarti kita menyetujui suatu jumlah untuk impor serta merta itu diharuskan impor segitu, tidak. Tetapi pada saat yang bersamaan, meskipun impornya ternyata, misalnya sekian juta, tetapi ketika ketiga koefisien itu berubah impornya juga bisa naik gitu loh," papar Lutfi dalam konferensi pers, Senin (15/3/2021).