Jokowi Tambah Bujet Pupuk Subsidi Rp14 T, Mentan Bantah karena Pemilu
Jakarta, IDN Times - Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, menegaskan, penambahan anggaran sebesar Rp14 triliun untuk pupuk subsidi bukan bentuk politisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dia menegaskan, penambahan anggaran pupuk subsidi bukan karena agenda politik, melainkan karena faktor-faktor seperti El Nino yang dapat mempengaruhi produksi pertanian.
Amran khawatir, jika tidak ada tindakan cepat dalam menambah pasokan pupuk, maka situasi dapat memburuk dan menyebabkan konflik sosial. Terutama saat mencoba mengimpor pupuk, tetapi stoknya tidak mencukupi.
"Jangan lah politisasi ini pupuk. Ada lagi mengatakan karena ini mau pemilu, gak, ini El Nino. Bayangkan kita kalau tidak bergerak cepat menambah pupuk dan sebagainya ini turun lagi (produksi pertanian), tiba-tiba kita mau impor tapi tidak ada barangnya apa yang terjadi, konflik sosial," kata Amran kepada jurnalis di Jakarta, Senin (8/1/2024).
1. Mentan ungkap lima masalah yang mendasari pemerintah tambah anggaran
Amran menjelaskan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, tidak cukup mengakomodir para petani.
"Pertama, saudara kita di hutan, desa, itu tidak mendapatkan pupuk, alokasi yang di perhutanan," sebutnya.
Personal kedua, petani yang tidak mempunyai Kartu Tani tidak mendapatkan alokasi pupuk, dan jumlahnya mencapai 17 sampai 20 persen dari total populasi petani.
"Ketiga, yang tanam satu kali sampai tiga kali, hanya diperbolehkan satu kali (memperoleh pupuk subsidi)," ujarnya.
Keempat, petani yang tinggal di daerah pegunungan dan tidak memiliki Kartu Tani menghadapi kendala dalam mendapatkan pupuk. Kelima, jika pemilik lahan yang memiliki Kartu Tani tidak datang, mereka juga tidak dapat memperoleh pupuk.
2. Amran ungkap besarnya kerugian akibat kekurangan pupuk
Amran menyebut, akumulasi masalah yang ada menyebabkan penurunan produksi sebesar 4 juta ton. Amran menghitung, kerugian itu setara dengan Rp40 triliun, jika dihitung dengan harga produksi 10 juta per ton.
Akibatnya, terjadi kekurangan produksi pada periode 2023 sekitar 30 juta ton dan negara harus mengimpor untuk mencukupi kebutuhan serta memiliki cadangan pangan.
Amran menegaskan perlunya perbaikan dalam regulasi pupuk subsidi dengan membuka akses bagi petani yang tinggal di hutan. Jumlah petani di hutan itu diperkirakan sekitar 5,2 juta beserta keluarganya.
Tujuannya agar mereka mendapatkan kesempatan dan dukungan dalam sektor pertanian.
"Saudara kita yang tinggal di hutan ini tidak diberi kesempatan, padahal dia yang paling hidupnya sulit di sektor pertanian," tutur Amran.
3. Jokowi memastikan ketersediaan pupuk buat petani
Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyampaikan, pembelian pupuk sekarang bisa dilakukan menggunakan KTP, tidak hanya Kartu Tani.
Jokowi juga memastikan ketersediaan 1,7 juta ton pupuk untuk masa panen dan telah mengajukan dana tambahan sekitar Rp14 triliun untuk subsidi pupuk.
"Subsidi pupuk juga saya sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan untuk mengajukan dana tambahan untuk subsidi pupuk sebesar kurang lebih Rp14 triliun," katanya dalam keterangan pers, Rabu (3/1/2024).
Kontrol ketat terhadap distributor dan pengecer pupuk bersubsidi juga diutamakan untuk mencegah kebocoran ke tempat yang bukan petani.