Jokowi Bidik Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,5 persen, FITRA: Gak Rasional

Dia menganggap angka tersebut tidak realistis lantaran pemerintah tidak cukup serius menangani COVID-19 dan hanya mengandalkan ditemukannya vaksin.

"Tidak rasionalnya proyeksi pertumbuhan ekonomi juga dipicu oleh serapan APBN/APBD 2020 yang rendah dan kualitas serapannya perlu dipertanyakan karena tidak mampu dijadikan instrumen pendongkrak pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi menuju pencapaian 2021," ujarnya.

Kemudian dari aspek pendapatan negara yang dipatok Rp1776,4 triliun, menurut dia perlu dirasionalisasi. Sebab pada tahun 2021 pemerintah dianggap belum bisa langsung menggenjot sektor perpajakan karena mobilitas Investasi dan orang tidak seleluasa dulu.

"Alih-alih mendapatkan penambahan pajak, dunia usaha mungkin masih menagih insentif pajak dari pemerintah. Jadi rasionalisasi kenaikan pendapatan negara, terutama dari pertumbuhan penerimaan pajak, dari minus 9,2 persen di 2020 menjadi 5,5 persen di 2021, menurut saya terlalu optimistis," katanya.

Lanjutnya, beberapa aspek lain yang perlu dirasionalisasi berikutnya ialah pertumbuhan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak perdagangan internasional.

Sebelumnya Presiden Jokowi, menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan mencapai 4,5 sampai 5,5 persen.

"Asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5 sampai 5,5 persen," kata Jokowi di Gedung DPR RI, Jumat (14/8/2021).

Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan Jokowi dapat maksimal dengan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama.

Selain itu ia berharap inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3 persen untuk mendukung daya beli masyarakat. Pemerintah juga memperkirakan rupiah bergerak pada kisaran Rp14.600 per US Dollar.

"Selain itu, suku bunga SBN 10 tahun yang diperkirakan sekitar 7,29 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada US$45 per barel. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari," ujar Jokowi.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021, pemerintah merencanakan defisit anggaran 5,5 persen dari PDB atau sekitar Rp971,2 triliun.

"Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34 persen dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun," kata Jokowi.