JTTS Hutama Karya, Anti Pungli Wujudkan Mimpi untuk Negeri

Presiden Jokowi menyebut ruas Bakter sepanjang 140 kilometer (km) menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia. Enam bulan berselang, julukan tersebut berpindah dan disematkan pada ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka). Tol yang dibangun selama dua tahun tiga bulan itu lebih panjang 49 kilometer daripada Tol Bakter, yakni mencapai 189 kilometer.

Presiden Jokowi meresmikan tol Terpeka yang membentang di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan tersebut pada 15 November 2019 di Gerbang Tol (GT) Simpang Pematang KM 240, Desa Mulya Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Nilai investasi tol yang terbagi menjadi tiga seksi itu -Seksi 1 (Terbanggi Besar-Menggala), Seksi 2 (Menggala-Simpang Pematang), dan Seksi 3 (Simpang Pematang-Kayu Agung) sebesar Rp21,9 triliun.

Tol Bakter dan Terpeka menjadi bagian ruas prioritas dari JTTS yang ditargetkan Presiden Jokowi rampung pengerjaannya pada 2024. Dari total pembangunan 24 ruas JTTS dengan 8 ruas tol prioritas, hingga akhir tahun 2019 sudah ada empat ruas yang telah diresmikan -termasuk dua ruas oleh Presiden Jokowi dan dioperasikan PT Hutama Karya (Persero). secara penuh.

Tren positif dalam pemenuhan target pembangunan JTTS terus berlanjut pada tahun 2020. Tantangan adanya pandemik COVID-19 mampu dilalui paripurna oleh PT Hutama Karya (Persero).

Dua ruas bagian dari JTTS kembali diresmikan Presiden Jokowi, yakni tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang dengan panjang 14 km pada 25 Agustus 2020 dan tol Pekanbaru-Dumai (Permai) sepanjang 132 km pada 25 September 2020.

Seksi 4 tersebut merupakan seksi pertama dari enam seksi tol Sibanceh sepanjang 74 km. Adapun keenam seksi itu adalah Seksi 1 Padang Tiji-Seulimun (24,3 km), Seksi 2 Seulimun-Jantho (7,6 km), Seksi 3 Jantho-Indrapuri (16 km), Seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang (14 km), Seksi 5 Blang Bintang-Kuto Baro (7,7 km), dan seksi 6 Kuto Baro-Baitussalam (5 km). Tol Sibanceh seksi 4 mempunyai dua interchange atau Simpang Susun (SS), yaitu Simpang Susun Indrapuri dan Simpang Susun Blang Bintang.

Ruas Sibanceh merupakan jalan tol pertama di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) -provinsi yang terletak di ujung Barat di Indonesia dengan total nilai investasi mencapai Rp12,35 triliun.

Dibuka dan dioperasikannya tol tersebut membuka konektivitas atau keterhubungan baru di Aceh. Salah satunya menyingkat waktu tempuh dari dan ke Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, yang berada di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar.

“Jika sebelumnya saat melewati jalan nasional perjalanan yang ditempuh dapat memakan waktu 2-3 jam, dengan hadirnya jalan tol Sigli-Banda Aceh dapat menyingkat waktu tempuh antarkota itu hanya satu jam saja,” ujar Direktur Operasi I Hutama Karya, Suroto melansir laman resmi PT Hutama Karya (Persero).

Presiden Jokowi menyebut kelancaran konektivitas tol Sibanceh berdampak positif dengan meningkatnya pergerakan orang dan barang yang terhubung dengan moda transportasi udara sehingga biaya logistik lebih efisien serta membangkitkan perekonomian Provinsi NAD.

"Pertumbuhan ekonomi terhubung dari satu titik ke titik lain. Infrastruktur kita menumbuhkan titik-titik ekonomi baru. Ada usaha-usaha baru, ada perluasan usaha dari yang sudah ada sehingga membangkitkan perekonomian di Aceh. Goalnya adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” kata Presiden Jokowi saat peresmian secara live streaming melalui Youtube Sekretariat Presiden, 25 Agustus 2020.

Tol Sibanceh seksi 4 dilengkapi fasilitas patrol sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana Peraturan Menteri PU Nomor 392/PRT/M/2005. PT Hutama Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) JTTS terus melakukan upaya terbaik dalam memperhatikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan tol.

Antara lain disediakannya 8 unit kendaraan operasional, 3 unit kendaraan patrol, 1 unit kendaraan pemeliharaan, 2 unit Patroli Jalan Raya (PJR), 3 unit mobil derek, 1 unit ambulans, 1 unit mobil rescue dan 2 unit mobil keamanan dan tata tertib yang siap siaga selama 24 jam melayani pengguna jalan tol Sibanceh.

"(Jalan tol) ini menandai pertama kali di Bumi Rencong Aceh. Kemudian membuka aksesibilitas wilayah Selatan Banda Aceh ke arah Sigli sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendorong sistem logistik, dan mendorong kawasan-kawasan ekonomi baru. Stimulasi ekonomi di Aceh terdorong dengan adanya jalan tol (Sibanceh) ini," jelas Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit.

Pengamat Transportasi yang juga Dosen Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Banda Aceh, Prof Sofyan M Saleh mencatat kemunculan tol Sibanceh cukup bermanfaat bagi masyarakat meningkatkan mobilitas moda transportasi darat di Aceh. Selain mempercepat waktu tempuh juga mempermudah akses menuju sejumlah tempat strategis di NAD. Sebab, hampir 95 persen transportasi di Aceh masih menggunakan moda darat atau jalan.

“Ruas Sibanceh sangat diharapkan lama oleh masyarakat. Mereka yang paham waktu tempuh akan melihat keberadaan tol sebagai sebuah karya yang bermanfaat. Hadirnya tol (Sibanceh) menyingkat waktu hampir separuh dari waktu tempuh (jika menggunakan jalan biasa yang berkelok melewati gunung dan persawahan). Artinya masyarakat dapat menghemat out of pocket money (red: pengeluaran sendiri untuk perjalanan),” tuturnya menukil laman resmi PT Hutama Karya (Persero).

Selain di Provinsi NAD, ruas Pekanbaru-Dumai (Permai) yang diresmikan secara virtual oleh Presiden Jokowi pada 25 September 2020 juga menjadi jalan tol yang pertama di Provinsi Riau. Panjang tol Permai mencapai 132 km dengan biaya investasi Rp12,18 triliun.

Keistimewaan Tol Permai salah satunya terdapat lima Underpass Perlintasan Gajah (UPG) di sepanjang ruas tersebut. Tepatnya empat UPG di seksi 4 Kandis Utara-Duri Selatan yang berdekatan dengan Suaka Margasatwa Balai Raja Kabupaten Bengkalis dan satu UPG di seksi 2 Minas-Kandis Selatan di Jembatan Sungai Tekuana sekitar Taman Hutan Raya Minas Kabupaten Siak.

Panjang UPG tersebut bervariasi, antara 25-45 meter dengan ketinggian 5,1 meter disertai tanaman-tanaman hijau yang asli sehingga menyerupai habitat aslinya. Populasi gajah di sepanjang ruas jalan tol Permai mencapai 15-20 individu. Setiap hari, mereka kerap melewati UPG-UPG tersebut.

Gajah Sumatera (Sumatran elephant) merupakan salah satu satwa endemik Pulau Sumatera yang masuk dalam daftar merah (red list) Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) sebagai satwa terancam punah atau critically endangered.

Pembuatan UPG tersebut telah dikoordinasikan dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau demi menjaga keanekaragaman hayati setempat. UPG sengaja disiapkan supaya jalur jelajah gajah tidak terputus sehingga populasinya tetap terpelihara.

Melansir laman betahita.id, Kepala Bidang KSDA Wilayah II Balai Besar KSDA Riau, Heru Sutmantoro menyatakan apabila pembuatan UPG disesuaikan dengan kebutuhan dan keberadaan populasi kantong-kantong gajah yang ada di sekitar tol Permai.

Melalui laman resmi, PT Hutama Karya (Persero) mengumumkan sinergi bersama anak perusahaan, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) selaku kontraktor dan PT Hakaaston (HKA) selaku penyuplai kebutuhan aspal dan beton dalam pengerjaan tol Permai. HKI sebagai pelaksana proyek, menerapkan metode inovatif berupa Lean Construction -suatu metode yang digunakan pada pekerjaan konstruksi dengan cara meminimalkan waste berupa material dan waktu, yang bertujuan meningkatkan value (nilai) baik produktivitas maupun efisiensi saat mengerjakan tol Permai.

Sedangkan HKA bertugas menyuplai produk dalam negeri yang dibutuhkan saat pengerjaan tol Permai, berupa penggunaan precast di seksi 1 ruas Permai berupa girder 360 buah serta barrier sepanjang 11.245 meter. Pemenuhan aspal tol Permai disokong lima asphalt mixing plant (AMP) asal Palembang, Muara Pajar, Duri, Dumai, dan Kandis, dengan kebutuhan mencapai 1 juta ton aspal.

“Sebagai wujud nasionalisme dan dedikasi mendukung produk dalam negeri, PT Hutama Karya (Persero) memastikan dalam pembangunan proyek-proyek yang dikerjakan, menggunakan bahan baku dan komponen lokal. Hutama Karya memiliki shortlist rekanan terseleksi untuk pemenuhan komponen atau material yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek yang sedang dikerjakan. Perusahaan juga memberdayakan supplier-supplier yang berada di sekitar proyek guna memenuhi kebutuhan komponen atau material proyek,” ungkap Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Budi Harto.

Tol Permai terdiri dari 6 seksi, yaitu seksi 1 Pekanbaru-Minas (10 km), seksi 2 Minas-Kandis Selatan (24 km), seksi 3 Kandis Selatan-Kandis Utara (17 km), seksi 4 Kandis Utara-Duri Selatan (26 km), seksi 5 Duri Selatan-Duri Utara (29,5 km), dan seksi 6 Duri Utara-Dumai (25 km). Ruas tersebut dilengkapi dengan 5 interchange dan 4 jembatan sungai -di Sungai Tekuana, Sungai Bangso, Sungai Sam-Sam, dan Sungai Mandau yang memperlancar arus perjalanan kendaraan dari dan menuju ke Dumai, Riau.

Tol dengan lebar jalur utama 3,6 meter untuk tiap lajur itu dilengkapi dengan fasilitas patrol yang sesuai SPM dan siap siaga 24 jam. Seperti tersedianya 14 unit mobil derek, 6 unit ambulans, 9 unit mobil patroli, 7 unit PJR, 3 unti mobil rescue dan 4 unit mobil Variable Message Sign (VMS).

Keberadaan tol Permai meningkatkan konektivitas antara ibu kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan, dengan industri perminyakan dan agrobisnis, serta Kawasan Industri Perkebunan lainnya. Sekaligus mampu mengundang minat investor dalam mengembangkan usaha seperti kawasan industri, perumahan, dan pariwisata di sekitar kawasan jalan tol tersebut.

Pertumbuhan sentra-sentra baru tersebut meningkatkan aktivitas perekonomian di Bumi Lancang Kuning sehingga membuka lapangan pekerjaan dan masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut.

“Tol Permai dapat dioperasikan secara penuh dan bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif baik bagi masyarakat di Provinsi Riau atau masyarakat yang melintas. Wilayah (Provinsi Riau) ini sering dilintasi truk-truk pengangkut sawit serta minyak, maka logistik akan menjadi efisien dari segi waktu maupun biaya,” kata Presiden Jokowi ketika peresmian virtual live streaming melalui Youtube Sekretariat Presiden. 25 September 2020.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2019, ada tiga wilayah yang berkontribusi menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Pulau Sumatera memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena menyumbang 21,32 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau tumbuh sebesar 4,57 persen sepanjang 2019.

“Kita tahu bahwa Riau merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dengan sumber daya yang mendominasi yakni minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Hadirnya tol (Permai) ini dapat mempermudah aksesibilitas komoditas tersebut,” imbuh Budi.

Dengan demikian, total hingga Maret 2021, sudah ada 8 ruas tol JTTS yang beroperasi penuh dan dikelola PT Hutama Karya (Persero). Di antaranya sebagai berikut:

1. Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 132 km
2. Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang sepanjang 14 km
3. Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 3 Jantho-Indrapuri sepanjang 16 km
4. Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) sepanjang 141 km
5. Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) sepanjang 189 km
6. Tol Palembang-Indralaya (Palindra) sepanjang 22 km
7. Tol Medan-Binjai (Mebi) Seksi 2 dan 3 sepanjang 15 km
8. Tol Medan-Binjai Seksi 1 Tanjung Mulia-Marelan-Helvetia Segmen Tanjung Mulia-Marelan sepanjang 4,2 km

Pembangunan JTTS menitikberatkan pada sektor ekonomi namun tidak melupakan faktor ekologi juga konservasi setempat. Selain menyediakan lima UPG untuk menjaga habitat Gajah Sumatera di tol Permai, sebanyak 6.600 bibit pohon ditanam di sekitar ruas jalan tol Bakter dan Terpeka pada 5 Januari 2021.

Sebanyak 5.000 pohon akan ditanam sepanjang koridor tol hingga Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area. Sisanya atau 1.600 pohon lagi di sepanjang koridor luar rest area.

Penanaman pohon kayu putih dan gaharu itu dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama PT Hutama Karya (Persero) sebagai gerakan penghijauan atas aksi kepedulian terhadap isu perubahan iklim.

Penghijauan tersebut juga bermanfaat menjaga keanekaragaman hayati sekaligus dapat menghasilkan nilai komersial, karena tanaman tersebut cukup cepat tumbuh sehingga mampu meningkatkan kesadaran untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan dengan konservasi alam.

"Ini upaya untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan dengan konservasi sehingga menjadi bagian dari rencana menghijaukan jaringan jalan tol di Indonesia yang berfokus pada penataan lanskap ruang terbuka hijau," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sebagaimana melansir dari laman kementerian yang ia pimpin.

Dipercayakannya proyek JTTS kepada PT Hutama Karya (Persero) tidak lepas dari sejarah panjang Indonesia. Megaproyek tersebut sudah dirintis sejak masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Kala itu, Presiden Soekarno membentuk Otorita Jalan Raya Lintas Sumatera melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 tahun 1964.

Badan resmi negara tersebut mempunyai misi khusus dalam bidang ekonomi sesuai Manifesto Politik Republik Indonesia, Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama, dan Deklarasi Ekonomi. Soekarno yang menjadi pemimpin umum otorita itu ingin membangun infrastruktur jalan penghubung antardaerah untuk lalu lintas berat dan cepat dari Panjang (Lampung) menuju Banda Aceh menyusur Bukit Barisan. Panjang jalan lintas Sumatera itu mencapai 2.400 km, yang dibagi menjadi 8 bagian, masing-masing 300 km.

Konektivitas tersebut ikut serta membangun ekonomi nasional dan menjadi bagian dari nation-building (pembangunan nasional) karena memperlancar potensi usaha-usaha bidang produksi dan distribusi sehingga perekonomian tumbuh dan berkembang di Pulau Andalas.

"Jalan raya (Sumatera) ini akan menjadi perwujudan dari pada sistem jaringan jalan, yaitu adanya satu jalan raya yang membentang dan menyusur di tengah-tengah melintasi Pulau Sumatera dari ujung Utara ke ujung Selatan sebagai urat nadi dengan jalan-jalan penghubung ke Barat dan ke Timur pulau yang menurut kepentingan dan kebutuhan dapat dikembangkan," sebagaimana penjelasan umum pada beleid tersebut.

Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2011 pada Mei 2011 menjadi pengejawantahan visi Presiden Soekarno tersebut. MP3EI yang berakhir pada 2025 memiliki proyek strategis di enam Koridor Ekonomi (KE) sesuai potensi dan keunggulan wilayah masing-masing. Salah satunya KE Sumatera.

Secara spesifik, SBY mencanangkan percepatan pembangunan ruas jalan tol di Sumatera dari Bakauheni sampai Banda Aceh melalui Perpres Nomor 100 Tahun 2014 yang ditandatangani pada 17 September 2014. Dalam cetak biru itu, pemerintah menugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk membangun 4 jalan tol, yaitu ruas Medan-Binjai, ruas Palembang-Simpang Indralaya, ruas Pekanbaru-Dumai, dan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar.

JTTS seolah menjadi misi berkelanjutan antar-presiden Indonesia. Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres Nomor 117 Tahun 2015 merevisi Perpres SBY, untuk perencanaan dan kesinambungan pembangunan JTTS. Penugasan pembangunan dan pengembangan kepada PT Hutama Karya (Persero) bertambah menjadi 24 ruas jalan tol.

Perpres itu diundangkan lima bulan -tepatnya 28 Oktober 2015 setelah Presiden Jokowi meletakkan batu pertama ruas jalan tol (Bakter) pada 30 April 2015. Kegiatan tersebut menjadi tanda awal pembangunan JTTS dari Lampung sampai Aceh yang panjangnya kurang lebih mencapai 2.765 km dan bisa beroperasi penuh pada 2024.

“Kehadiran JTTS perlu mendapat dukungan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa, tetapi merata ke berbagai wilayah sehingga keseimbangan kondisi infrastruktur dapat tercapai. Hadirnya JTTS memberikan dampak positif kepada masyarakat serta meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi. Semua infrastruktur yang kita bangun merupakan wujud pengabdian dan loyalitas PT Hutama Karya (Persero) kepada negeri dan masyarakat,” terang Budi Harto dilansir dari laman resmi Kementerian BUMN.

Kebermanfaatan JTTS dirasakan salah satunya oleh pengusaha distribusi dari Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Hartono. Sebelum adanya JTTS, perjalanan yang ditempuh anak buahnya memakan waktu yang lama. Belum lagi banyaknya pungutan liar (pungli) dan aksi premanisme yang meminta jatah jalan dari armadanya.

Kehadiran JTTS menjadi asa baru Hartono. Ia bisa melebarkan rute distribusi barangnya ke luar Provinsi Sumatera Selatan, seperti ke Provinsi Riau. Pun juga para sopirnya tidak lagi mengeluhkan lamanya jarak tempuh maupun berbagai masalah yang dihadapi saat perjalanan.

"Jauh. Beda (selisih waktu) sampai 10 jam, ketemunya 2 hari. Makanya dulu sebelum ada JTTS, paling (antar barang) masih di seputar Palembang. Sekarang (mengangkut) bawa sawit, karet, juga hasil tani. Dengan begitu kesejahteraan petani bisa terangkat dan senang. Jadi tidak lagi bingung dan susah, mau dijual ke mana. Sangat-sangat membantu karena semua distribusi jadi cepat dan jelas," ungkapnya dalam video pada akun Youtube Presiden Jokowi.

JTTS menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu pembangunan infrastruktur (physical connectivity) dengan skala proyek bersifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Hal itu mengacu Perpres Nomor 109 Tahun 2020 mengenai perubahan ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Daftar PSN terbaru pada Perpres tersebut mencapai 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor.

Materi pokok dan substansi dalam Perpres itu bertujuan meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan pusat.

Dampak terbukanya lapangan kerja sudah dirasakan Purnamasari (25). Perempuan kelahiran Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan itu kini bekerja sebagai petugas jalan tol layanan transaksi cabang tol Terpeka.

Sebagai putri daerah, keberadaan tol Terpeka memperbaiki taraf hidupnya, yang sebelumnya bekerja sebagai resepsionis. Bahkan, jalan tol tersebut membantu menjangkau daerah-daerah pedalaman di sekitar wilayahnya karena selama ini daerah Kayuagung dan sekitarnya masih cukup jauh tersentuh akses infrastruktur.

"Dulu kerja tanpa sif. Sekarang jauh lebih menyenangkan (di tol Terpeka). Saya mendapatkan banyak ilmu di lapangan mengenai layanan transaksi. Bertemu dengan orang baru dan mengatasi masalah yang timbul memperkaya pengalaman. Saat sedang menghadapi masalah, tetap tak lupa menerapkan 3S, Senyum, Sapa, dan Salam," akunya yang akrab dipanggil Sari sebagaimana dilansir #IMVID Magazine Volume 04-2020.

Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas meski dalam situasi pandemik COVID-19 karena pembangunan infrastruktur menjadi salah satu strategi daya ungkit bagi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

PT Hutama Karya (Persero) menerapkan strategi khusus saat mengerjakan proyek ketika pandemik, dengan penerapan prosedur dan protokol kesehatan yang ketat -seperti penyemprotan disinfektan di area kantor proyek secara rutin, pengecekan suhu tubuh setiap pagi dan setelah bekerja atau saat berganti sif, penyediaan hand sanitizer, sampai pemenuhan kebutuhan vitamin kepada para pekerja.

Tim Quality, Health, Safety, Security, and Environment (QHSSE) dan Manajemen PT Hutama Karya (Persero) di kantor pusat memonitor hal itu setiap hari. Perusahaan juga memastikan tidak adanya mobilisasi dari dalam dan luar proyek serta tidak ada penambahan pekerja untuk sementara waktu di proyek sampai pandemik COVID-19 dinyatakan aman.

“Ketertinggalan infrastruktur berdampak pada biaya logistik yang menjadi lebih mahal, sehingga menyebabkan daya saing kita tidak baik kalau dikompetisikan dengan negara tetangga. Untuk menyambungkan Aceh sampai ke Lampung, kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Sumatera. Lalu yang paling penting adalah keberadaan JTTS dapat meningkatkan multiplier effect 2 sampai 3 kali setelah selesai di 2024, serta menyerap tenaga kerja hingga 296 ribu lapangan kerja secara langsung untuk 18 ruas yang ada,” harap Presiden Jokowi.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran infrastruktur senilai Rp417 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 48 persen jika dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar Rp281 triliun. Hal tersebut bertujuan untuk mengejar proyek-proyek yang tertunda di tahun 2020.

Budi Harto menyatakan, pada tahun 2021, sektor konstruksi akan mengalami fase recovery yang terdampak positif dari gerakan vaksinasi COVID-19. Hal tersebut mampu meningkatkan movement of people sehingga kegiatan konstruksi yang semula tertunda perlahan dapat kembali berjalan normal.

Kontrak-kontrak strategis, termasuk beberapa Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta optimalisasi anak perusahaan akan menjadi fokus PT Hutama Karya (Persero) tahun 2021.

“Kami menargetkan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp20-21 triliun tahun 2021. Kami juga mengestimasi pertumbuhan bisnis konstruksi Hutama Karya tahun 2021 khususnya pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS),” tandasnya pada laman PT Hutama Karya (Persero).