Jumlah Transfer ke Daerah Turun di RAPBN 2026, PDIP: Potensi Hambat Layanan

Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti penurunan alokasi dana desa pada 2026 yang hanya dipatok sebesar Rp60 triliun. PDIP menilai, kebijakan ini bisa mengurangi kapasitas desa dalam mendukung pembangunan dan kegiatan pembinaan masyarakat.

“Pemerintah perlu menyiapkan program berbasis desa melalui kementerian/lembaga dengan tata kelola yang baik, serta penguatan potensi usaha demi mencegah risiko tingginya kredit bermasalah dan menjaga keberlanjutan dukungan APBN,” ucap dia.

Di sisi lain, PDIP menyatakan mendukung target pembangunan nasional pada 2026.

Beberapa indikator utama yang menjadi sasaran di antaranya penurunan tingkat kemiskinan, pengurangan kemiskinan ekstrem, perbaikan rasio gini, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan indeks modal manusia, kenaikan indeks kesejahteraan petani, serta penciptaan lapangan kerja baru.

Namun, PDIP menyampaikan, perlu ada kejelasan kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas pencapaian target tersebut.

“Amanat konstitusi bahwa APBN adalah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat telah digelorakan sejak tahun 1945. Oleh karena itu, kita tidak hanya membicarakan harapan dan tekad, akan tetapi bagaimana pelaksanaan APBN 2026 dapat mengubah kehidupan rakyat yang menjadi lebih baik, lebih mudah dalam segala urusan, sejahtera, dan bermartabat,” ujar dia.