Jurus Ahok Bikin Pengadaan di Pertamina Makin Bersih dan Transparan

19 Jul 2023, 15:16 WIB

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama. (Dok. Pertamina)

Jakarta, IDN Times - Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pengadaan barang dan jasa di Pertamina.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin keterlibatan LKPP dapat mendorong peningkatan proses pengadaan yang lebih bersih dan transparan, di badan usaha milik negara (BUMN) sektor minyak dan gas bumi (migas) tersebut.

"Sebetulnya kita gak perlu LKPP sebagai PT. Tapi saya bilang, gak bisa! Tetap LKPP yang harus lead. Jadi kita punya sistem akan disambungkan ke LKPP, sehingga kita kirim surat ke semua, kalau mau beli barang harus lihat tokonya LKPP (e-katalog)," ujar Ahok dalam keterangan tertulis LKPP, dikutip Rabu (19/7/2023).

1. Negara bisa hemat lebih banyak

Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Ahok telah bertemu dengan Kepala LKPP Hendrar Prihadi di kantor LKPP pada Senin 17 Juli 2023. Dalam pertemuan tersebut, Ahok ingin agar LKPP ikut terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pertamina.

"Jadi ini saya rasa bisa menjadi sesuatu yang baru, dan kalau ini jalan negara bisa saving (hemat) banyak dan kita bisa bangun cepat," tutur Ahok.

2. LKPP apresiasi keterbukaan Ahok

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), Hendrar Priadi (dok. LKPP RI)

Kepala LKPP menyambut positif permintaan Ahok. Hendrar mengapresiasi sikap Ahok karena terbuka kepada LKPP terkait kondisi pengadaan barang atau jasa di Pertamina.

"Ya ini bagus Pak Ahok, karena menurut saya belum semua mau terbuka seperti Pertamina ini. Jadi kita bisa mulai dari tempatnya Pak Ahok," ujar pria yang akrab disapa Hendrar.

3. LKPP sedang menyiapkan RUU pengadaan barang dan jasa

ilustrasi rancangan undang-undang (IDN Times/Aditya Pratama)

Pria yang akrab disapa Hendi itu menambahkan, LKPP sedang berproses menyusun Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang/Jasa Publik yang ditargetkan bisa dibahas oleh DPR RI pada tahun ini.

"Ya jadi kan kita juga lagi membahas penyusunan rancangan undang-undang, juga termasuk terkait di BUMN. Nah, makanya Pak Ahok ke sini bagus, untuk kita bisa bersama-sama mengurusi procurement (pengadaan) di Pertamina," tutup Hendi.