KADIN Kritik Kenaikan UMP 2023, Singgung soal Kondisi Bisnis

22 Nov 2022, 11:51 WIB

Ilustrasi upah (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia merespons kebijakan pemerintah dalam penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 maksimal 10 persen.

Menurut Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, kebijakan UMP 2023 perlu lebih tertarget. Sebab, dia mengatakan tak semua sektor bisnis memiliki kondisi yang sama.

“Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait kenaikan upah minimum. Namun, harus disadari tidak semua sektor memiliki pertumbuhan dan iklim bisnis yang sama saat ini," kata Arsjad dalam keterangan resmi, Selasa (22/11/2022).

Dia mencontohkan, pada kuartal III-2022, industri tekstil dan pakaian tumbuh hingga 11,38 persen. Sementara itu, industri makanan dan minuman yang hanya tumbuh sekitar 3,66 persen.

Arsjad juga menyinggung belakangan industri garmin melakukan sejumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perlambatan permintaan ekspor hingga 30-50 persen.

1. KADIN singgung industri padat karya sedang lesu

Ilustrasi. IDN Times/Arief Rahmat

Sebagai contoh, Arsjad mengatakan industri padat karya saat ini sedang lesu, karena permintaan yang menurun. Hal itu dia buktikan dengan kinerja ekspor pada September 2022 sebesar 24,8 miliar dolar AS. Arsjad mengatakan, angka itu turun 10,99 persen dibandingkan Agustus 2022 atau secara month-to-month (mtm).

"Kebijakan kenaikan upah minimum pada satu periode sebaiknya menargetkan pada industri dengan laju pertumbuhan ekonomi terbesar atau winning industry pada periode tersebut. Jika tidak, kebijakan kenaikan upah tersebut akan memberatkan pelaku usaha,” ujar Arsjad.

Namun, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekspor pada September 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 20,28 persen dibandingkan September 2021 atau secara year-on-year (yoy).

Terlebih lagi, kinerja ekspor pada Oktober 2022 sudah menunjukkan pertumbuhan positif baik dibandingkan bulan sebelumnya, maupun periode yang sama di 2021. Data BPS menunjukkan, nilai ekspor Indonesia Oktober 2022 mencapai 24,81 miliar dolar AS, naik 0,13 persen dibanding ekspor September 2022 (mtm), dan naik 12,3 persen dibandingkan Oktober 2021 (yoy).

2. KADIN minta pemerintah beri insentif ke dunia usaha

Ilustrasi Insentif. (IDN Times/Aditya Pratama)

Arsjad meminta, kebijakan kenakan UMP perlu bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha, ataupun merugikan tenaga kerja/buruh.

Dia juga meminta kebijakan kenaikan UMP disertai dengan pemberian insentif yang ditargetkan pada industri tertentu dan tepat sasar sesuai dengan kondisi sektoral.

“Dalam situasi pelemahaman ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan
yang berorientasi pada ekspor,” ucap Arsjad.

3. KADIN bakal ajak dialog pekerja terkait kenaikan UMP 2023

Ilustrasi uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Arsjad, keberlangsungan usaha di tengah situasi ekonomi saat ini penting untuk dilindungi agar dapat memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengedepankan dialog sosial dan musyawarah untuk mufakat demi mencapai titik tengah antara tenaga kerja dan industri.

“Dari perspektif legal standing, pengupahan juga memiliki landasan hukum melalui PP 36/2021. Artinya, ada dualisme dasar hukum dengan hadirnya Permenaker No 18/2022. Namun, pada dasarnya kami berharap adanya kebijakan yang secara holistik, adil, dan inklusif yang mempertimbangkan semua kepentingan pihak terkait,” tutur dia.