Kadin Sebut Pemerintah Tidak Serius Tangani Industri Peternakan Sapi

Menurut Juan, jika industri peternakan sapi ditangani serius layaknya menangani kebun kelapa sawit, maka Indonesia bisa menjadi salah satu pemimpin di bidang tersebut.

"Tapi kita masih bisa mengerti bahwa ini bisa saja berjalan. Karena itulah yang kita bilang ekosistemnya lagi kita bangun. Ada industri prosessingnya, industri rumah potongnya, ada industri on farm, ada industri bibit," katanya.

Juan menilai, belum ada kebijakan pemerintah yang begitu berpengaruh bagi industri peternakan sapi. Dia mengatakan, jika ingin mengembangkan sapi, maka harus membuat bibit sapi itu menjadi unggul.

"Konsekuensinya di harga harus kita jaga. Jangan sampai investasi di bibit, masuk di penggemukan sapi, kemudian masuk di industri hilirnya. Sudah gak bisa bersaing. Itulah makanya kalau pemerintah konsen masalah harga, cocoknya persaingannya di pindah dari daging sapi melawan daging kerbau," ucapnya.

"Kalau ngelihat dari sapi untuk dikembangkan supaya produksi dalam negeri naik, itu pengembangannya harus mengintensifkan investasi di sektor peternakan sapi itu sendiri," kata Juan, melanjutkan.

Juan menyampaikan, industri susu di Indonesia tidak bisa berjalan lantaran biaya impor lebih murah ketimbang memproduksinya di negeri sendiri. Dia mencontohkan, Brasil bisa jadi salah satu produsen sapi potong terbesar di dunia karena peternaknya dibiayai pemerintah.

"Dijaga dia punya pertumbuhannya. Sehingga, ke pasar begitu populasinya meningkat menjadi 200 juta populasi, dia sudah menguasai dunia. Kalau sapi perah kita lihat New Zealand, itu juga begitu," ucapnya.

Lebih lanjut, agar peternakan sapi di tanah air dapat berjalan, Juan mendorong pemerintah menerapkan konsep Public Private Partnership (PPP). Tetapi, konsep ini kata dia, tidak pernah sukses. Hal ini karena pemerintah selalu membuat kebijakan yang implementasinya tidak didukung dengan lembaga keuangan.

"Karena mereka tidak bisa membagi kepentingan private, kepentingan publik, dan kepentingan pemerintah. Gak bisa berpartner jadinya. Yang impor BUMN, duitin pengusaha. Begitu (bagi) keuntungan, pihak BUMN jauh lebih besar. Nah, itu yang gak pernah ketemu," kata dia.

Juan menambahkan, Indonesia sendiri telah mengimpor 370 ribu ton daging sapi dengan kebutuhan konsumsi sekitar 650 ribu ton daging. Namun, karena adanya PSBB, konsumsi daging sapi menurun sekitar 30 persen.

"Yang makan daging sapi pindah ke daging ayam. Yang biasa memelihara sapi pindah ke memelihara kambing dan domba. Sehingga, kalau pengusahanya tidak mempertahankan ini, tidak ada jalan lain. Makanya, perlu Public Private Privacy," tutur Juan.