KAI Dicecar DPR saat Minta PMN Rp1,8 T gara-gara Dirut Absen ke Eropa

09 Jul 2024, 18:10 WIB

Gedung DPR/MPR (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengajukan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp1,8 triliun untuk tahun 2025. PMN itu diajukan untuk pengadaan KRL, dan juga impor 11 rangkaian kereta baru dari China.

Saat pengajuan itu, KAI diwakili oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Salusra Wijaya. Pengadaan KRL baru termasuk dalam daftar prioritas perusahaan, karena sarana dan prasarana KRL yang ada saat ini usianya sudah di atas 30 tahun.

“Sehingga harus masuk masa konversi, sementara volume penumpang yang pertumbuhannya sangat cepat sekali. Sehingga potensi overload akan makin tinggi di masa-masa peak hour,” kata Salusra dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

1. KAI dicecar karena Dirut absen

KRL Lintas Rangkasbitung-Tanah Abang. (dok. KAI Commuter)

Sebelum pemaparan itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam dari fraksi PDIP mempertanyakan keberadaan Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo yang absen alias tak hadir dalam RDP tersebut.

“Interupsi pimpinan, Bapak tidak jelaskan Dirut Bapak di mana? Ini rapat penting loh, Pak,” kata Mufti Anam.

Didiek sendiri sedang berada di Paris, Prancis untuk bertemu dengan CEO Siemens Asia Pasific yang merupakan operator teknis LRT Jabodebek untuk membahas persinyalan dan telekomunikasi. Namun, Mufti tak menerima jawaban tersebut. Menurutnya, rapat ini sangat penting karena KAI akan meminta PMN dengan nominal yang besar.

“Mohon izin pimpinan, ini kita mau bahas soal persetujuan PMN. Artinya PMN tidak penting buat Pak Dirut, lebih penting Siemens tadi. Kalau perlu (rapat ini) ditunda saja kalau memang tidak penting. Atau tiadakan saja dengan KAI ini Pak,” kata Mufti Anam.

Hal senada juga diucapkan Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto dari fraksi PDIP.

“Iya pimpinan, ini nilainya tidak kecil pimpinan, yang diminta ini. Tapi Dirut tidak hadir,” kata Darmadi.

2. Pimpinan Komisi VI sudah menerima surat penjelasan Dirut KAI

Ilustrasi penumpang KRL Commuter Line. (dok. KAI Commuter)

Menengahi polemik itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Mohamad Hekal mengatakan pimpinan Komisi VI sudah menerima surat dari KAI pada Jumat, (5/7/2024) lalu bahwa Didiek tak bisa hadir karena alasan pertemuan dengan CEO Siemens tersebut. Didiek juga telah menugaskan Salusra dan Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan KAI, Rudi As Atturidha.

“Ini beliau kenapa sebetulnya kemarin (rapat terakhir) pun tidak hadir, dan itu dikomunikasikan kepada pimpinan. Sehingga kita minta paling tidak beliau bisa hadir untuk menjelaskan, lalu selanjutnya kita berikan diwakilkan. Kalau enggak, tadinya enggak ada. Ada di Eropa pak. Itu ditunda berangkatnya karena saya minta hadir dulu ketemu teman-teman,” tutur Hekal.

3. Rapat kembali dilanjutkan

Stasiun KRL Kebayoran. (dok. KAI Commuter)

Salusra pun meminta izin kepada Komisi VI DPR RI untuk melanjutkan pemaparannya terkait pengajuan PMN karena sudah mengirim surat penjelasan sebelumnya.

“Izin, secara hukum memang sudah dilimpahkan Pak kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT KAI untuk memegang kuasa Direktur Utama,” kata Salusra.