KALEIDOSKOP 2023: Kebut Pembangunan IKN Lewat Investasi Swasta

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tidak membebankan APBN dalam pembangunan IKN Nusantara.

Per 9 Januari 2023, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebutkan lebih dari 100 investor dari dalam dan luar negeri telah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di IKN, melalui pengajuan dokumen letter of intent (LoI) atau surat ketertarikan investasi.

Sektor infrastruktur dan utilitas menjadi yang paling diminati, diikuti oleh mixed-use dan komersial, perumahan, konsultan, kesehatan, perkantoran swasta dan BUMN, perkantoran pemerintah, serta teknologi.

Bambang mengatakan, perumahan termasuk prioritas dalam tahapan pembangunan di IKN Nusantara, diikuti dengan penyediaan air minum, instalasi listrik, telekomunikasi, pengolahan limbah, dan transportasi.

"Berikutnya yang high priority ada sekolah, rumah sakit, lifestyle facilities, olahraga, kemudian taman-taman. Mal untuk pekerja mencari hiburan," kata Bambang.

Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mendorong investasi dan percepatan pembangunan IKN Nusantara, termasuk pemberian insentif bagi investor.

Pemerintah memberikan insentif kepada investor IKN sebagai upaya untuk mendukung pendanaan pembangunan yang sebagian besar berasal dari sektor swasta (80 persen), sementara sisanya (20 persen) dibiayai oleh APBN.

Insentif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Negara Nusantara, diteken pada 6 Maret 2023.

PP tersebut mencakup lima lingkup pengaturan, termasuk perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, pengawasan, dan evaluasi. Terdapat 18 sektor yang mendapatkan kemudahan perizinan berusaha.

Aturan tersebut juga mengatur tentang insentif perpajakan, status hak atas tanah di IKN Nusantara, serta mengatur terkait dengan tenaga kerja asing.

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia beserta Konsorsium PMDN berkunjung ke IKN pada Jumat (11/8/2023). Konsorsium PMDN dipimpin oleh Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group).

Tujuan kunjungan adalah meninjau pembangunan di IKN dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para investor dalam proyek pembangunan IKN. Bahlil mencermati adanya permasalahan desain paket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Kita harus bicara mana proyek existing, mana yang harus dikerjakan. Yang penting tidak melanggar substansi, tidak korupsi, dan bertujuan untuk negara," ujar Bahlil.

Bahlil menyoroti kebutuhan infrastruktur seperti listrik, air, dan telekomunikasi bagi para investor, serta penyederhanaan regulasi.

Sugianto menyampaikan apresiasi terhadap respons positif pemerintah terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh penanam modal.

"Ya saya harap urusan logistik agar segera ditindaklanjuti. Izin usaha sudah mudah, sehingga peluang upacara 17 Agustus 2024 sangatlah besar," tambah Sugianto.

Akhirnya investasi swasta di IKN pecah telur, ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan (groundbreaking) tahap 1 senilai Rp23 triliun pada 21-22 September. Proyek yang dibangun konsorsium meliputi mal, hotel, perkantoran, dan ruang terbuka hijau.

Pembangunan oleh swasta melibatkan konsorsium yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group, beranggotakan Salim Group, Sinar Mas Group, Pulau Intan, Djarum, BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group.

Dilanjutkan dengan groundbreaking tahap 2 dengan total investasi Rp13,1 triliun pada 1-2 November, dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Bandara IKN), Mayapada Hospital (Rumah Sakit), Pakuwon Group (Superblok Pakuwon Nusantara) Jakarta Intercultural School atau JIS (Nusantara Intercultural School/NIS).

Kemudian, Hermina (Rumah Sakit), Bank Indonesia (Komplek Perkantoran Bank Indonesia), BPJS Ketenagakerjaan (Kantor BPJS Ketenagakerjaan), PLN (Pembangkit Listrik Tenaga Surya/PLTS).

Teranyar, Presiden Jokowi melakukan groundbreaking tahap 3 pada 20-21 Desember, dilakukan oleh PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (Nusantara Superblock), PT Karya BSH Mandiri (BSH Community Hub), PT Pakubuwono Mandiri Investama (Apartemen), Blue Bird Group (Sistem Transportasi Publik Berkelanjutan).

Mereka melakukan investasi pada proyek-proyek tersebut dengan total investasi Rp4,62 triliun.

DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang (UU).

Aturan tersebut disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Melalui revisi UU IKN yang telah disahkan, pemerintah memberikan jaminan keberlanjutan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN. Hal ini dijamin untuk minimal 10 tahun ke depan, tidak tergantung pada siapapun yang menjadi presiden.

“Di situ disebutkan bahwa IKN ini akan menjadi proyek strategi nasional minimal 10 tahun ke depan siapapun presidennya dan ini mengikat,” kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono.

Agung berpendapat para calon presiden dan wakilnya secara umum telah menyatakan komitmen mereka untuk mendukung IKN. Pernyataan ini merujuk pada statement yang dikeluarkan oleh para calon presiden dalam media massa.

Saya ingin sampaikan juga bahwa pada umumnya para calon presiden dan wakilnya melalui statement yang kita baca dan disampaikan di media massa, menyampaikan komitmen mereka untuk mendukung Ibu Kota Nusantara,” tambah Agung.