[KALEIDOSKOP] Menanti Pajak Karbon untuk Penanganan Krisis Iklim

Tujuan pertama pajak karbon adalah mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. Kebijakan pajak karbon akan sejalan dengan upaya pemerintah mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Tujuan kedua adalah memberikan sinyal kuat yang mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan.

"Penerimaan negara dari pajak karbon dapat dimanfaatkan untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberikan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial," kata Febrio, Rabu (13/10/2021).

Febrio memaparkan, pada tahap awal, pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara pada 1 April 2022 dengan menggunakan mekanisme pajak berdasarkan pada batas emisi (cap and tax). Tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan.

"Dalam mekanisme pengenaannya, wajib pajak dapat memanfaatkan sertifikat karbon yang dibeli di pasar karbon sebagai pengurang kewajiban pajak karbonnya," ucapa Febrio.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan minimal tarif Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

“Kalau di pasaran dunia harganya itu sudah di atas 40 dolar AS, bahkan Kanada akan menaikkan mencapai di atas 125 dolar AS sampai 2030 nanti,” ujarnya.

Nantinya pada 2025, pemerintah akan mengimplementasikan perdagangan karbon secara penuh melalui bursa karbon. Kedua, pemerintah akan memperluas sektor pemajakan pajak Karbon dengan pentahapan sesuai dengan kesiapan sektor.

Terakhir, pada 2025 nanti, pemerintah akan mengatur penetapan aturan pelaksanaan tata laksana pajak karbon untuk sektor lainnya.

Meski begitu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan belum ada jaminan pajak karbon sepenuhnya digunakan untuk menurunkan emisi karbon.

"Iya, belum ada jaminan (digunakan untuk penurunan emisi) karena harapan kita juga seperti itu. Belum ada berapa persen dari pajak tersebut untuk perubahan iklim," kata Dadan saat dihubungi IDN Times, Sabtu (16/10/2021).

Dalam terminologi pajak, kata Dadan, apa pun jenisnya akan masuk dalam rekening negara dan dipergunakan untuk semua kegiatan belanja negara. Uang pajak dicampur dan tidak bisa ditandai mana yang akan dialokasikan untuk kegiatan tertentu.

Meski demikian, kata Dadan, pemerintah sudah menyebut hal tersebut dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) BAB VI Pasal 13 ayat 12 yang berbunyi:

"Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim," tulis pasal tersebut.

"Kita sama-sama dorong logisnya dimanfaatkan ke sana (perubahan iklim) karena tujuannya tidak semata-mata untuk pendapatan negara," ujar Dadan.

Dalam kesempatan terpisah, Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Kemenkeu, Pande Putu Oka Kusumawardani, membenarkan bahwa pajak karbon akan masuk dalam APBN. Sebab, alokasi APBN untuk perubahan iklim masih terlampai kecil, yakni hanya 4,1 persen.

"Sekitar 4,1 persen pengeluaran dari APBN selama lima tahun terakhir kita alokasikan untuk membantu penanganan atau membantu mitigasi perubahan iklim," ucap Oka.

Sri Mulyani pernah mengeluhkan kecilnya angka tersebut dan menganggapnya masih belum cukup untuk berperan dalam menangani isu climate change atau perubahan iklim.

Alokasi pajak karbon pun patut diperhatikan. Sebab, berdasarkan hasil studi Fraser Institute, 74 persen penggunaan dana hasil pajak karbon di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) justru lari ke belanja umum yang tidak berkorelasi dengan penurunan emisi karbon. Hanya 12 persen penerimaan pajak karbon yang dialokasikan khusus untuk lingkungan hidup.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan pemanfaatan hasil penerimaan pajak karbon sebaiknya tidak digunakan untuk belanja umum.

"Masyarakat perlu mengawasi juga jangan sampai pajak karbon buat bayar bunga utang atau bayar belanja pegawai yang tidak ada kaitannya dengan penurunan emisi karbon. Aturan detailnya perlu sama sama dikawal dalam PP atau pun Permen," kata Bhima kepada IDN Times.

Meski bertujuan beralih kepada aktivitas ekonomi hijau, pajak karbon pun dinilai dapat berpengaruh pada kenaikan biaya BBM dan LPG. Menurut Bhima, untuk saat ini pajak karbon tidak boleh langsung dikenakan kepada konsumen.

"Untuk sekarang sebaiknya tidak dikenakan kepada konsumen karena akan mendorong inflasi yang jauh lebih tinggi," kata Bhima.

Selain inflasi, ada sejumlah dampak buruk pajak karbon yang bikin harga BBM dan LPG naik. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Bhima mengatakan ada aturan yang menyebutkan subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan karbon.

Kritik pajak karbon lainnya datang dari Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa. Ia menyatakan pajak karbon tidak mesti membuat tarif listrik mengalami kenaikan.

"Seperti yang saya baca salah satu Direksi PLN mengatakan (pajak karbon) ini akan menyebakan kenaikan harga biaya produksi pembangkit listrik, loh gak harus menurut saya, justru ini yang dicegah," kata Fabby dalam acara 'Ngobrol Seru: Kontroversi Pajak' yang digelar IDN Times, Jumat (15/10/2021).

"Tidak adil rasanya jika pajak karbon yang ditetapkan pemerintah justru masih harus ditanggung oleh masyarakat, bukan perusahaan terkait. Karena kalau pengusaha dengan kenaikan cost itu semua di-pass through ke konsumen, mereka gak ada kewajiban dan menganggap toh konsumen yang bayar, dan perubahan (yang diharapkan dari pajak karbon) itu gak terjadi," tutur Fabby.