Rapat Kerja (raker) Komisi VI DPR RI membahas evaluasi penyelamatan industri baja nasional pada Senin (10/11/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)
Wakil Ketua Komisi VI Nurdin Halid menyambut pandangan Herman dan menegaskan kembali masalah industri baja adalah soal kebijakan yang sangat penting untuk menegakkan kedaulatan ekonomi dan memacu pertumbuhan nasional.
Nurdin Halid menyayangkan kehadiran perwakilan di level bawah dari Kementerian Perdagangan, sebab kehadirannya hanya bisa memberikan informasi, sedangkan yang dibutuhkan Komisi VI adalah keputusan strategis.
"Jadi menurut saya Bu Ketua, kita tunda pertemuan ini sampai Menteri Perdagangan hadir," tegasnya.
Senada, Anggota Komisi VI Kawendra Lukistian menyatakan sepakat agar rapat ditunda. Dia menekankan Komisi VI ingin membicarakan hal strategis dan langkah nyata untuk menyelamatkan industri baja nasional, bukan hanya omon-omon saja.
"Kita perlu bicara hal ini lebih detail. Mohon kasih tahu kepada para pimpinan Bapak-Ibu lembaga sekalian. Kalau diundang sama DPR, tolong hadir. Jangan seolah-olah gak butuh DPR," tegasnya.