Kejanggalan Program PEN, 2 Kementerian Beda Versi Soal Anggaran

10 Jun 2020, 20:55 WIB

Gedung BUMN. IDN Times/Indiana Malia

Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan memberikan dukungan stimulus kepada sejumlah perusahaan pelat merah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan berbeda dengan data Kementerian BUMN.

Ekonom sekaligus Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan bukan hanya nilai saja yang tidak sama tetapi penerima dana talangan juga berbeda-beda.

"Sampai sekarang informasi atau usulan dari pemerintah itu sampai sekarang belum jelas, masih ada beberala versi," katanya melalui diskusi online, Rabu (10/6).

1. Ekonom menyoroti hilangnya dana talangan dan kompensasi untuk Bulog di data BUMN

Karyawan Bulog menunjukkan situs belanja daring ipanganandotcom di gudang Bulog Medan, Sumatera Utara, Senin (27/4/2020). Untuk mendukung kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat beraktivitas di luar rumah akibat merebaknya COVID-19, Perum Bulog menyediakan kemudahan layanan belanja daring kebutuhan bahan pokok yang akan diantar langsung ke rumah konsumen (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

Dia menjelaskan, yang pertama versi usulan PEN BUMN yang dibahas Kementerian Keuangan dengan komisi XI pada Mei lalu, berdasarkan usulan pertama terdapat alokasi dana talangan untuk Perum Bulog Rp13 triliun, kemudian dana kompensasi senilai Rp0,56 trilliun.

"Diusulan kedua Menteri Keuangan Rapat dengan DPR-RI tanggal 20 Mei, itu dana talangan untuk Bulog sudah hilang, bergeser menjadi dana untuk bansos Rp10,5 triliun," ujarnya.

Namun dalam pembahasan Menteri BUMN Erick Thohir bersama DPR RI pada Rabu (10/6), dana untuk Perum Bulog baik bansos dan dana talangan hilang.

"Nah ini jadi pertanyaan, sebenarnya sejauh mana sih koordinasi antara BUMN dan Kementerian Keuangan dan kesepakatan itu bagaimana? Versi yang kita yang mana?" katanya.

2. Kemenkeu menyebut akan gelontorkan Rp155,6 T dan Kementerian BUMN menyebut Rp153,7 T

Ilustrasi Uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Berdasarkan data yang diterima oleh IDN Times, pada pertengahan Mei lalu, Kementerian Keuangan memberikan dukungan dana Rp155,6 triliun kepada 12 perusahaan pelat merah. Anggaran yang sudah tercantum dalam APBN 2020 terdiri dari subsidi sebesar Rp3,46 triliun, kompensasi Rp14,34 triliun dan PMN Rp9,77 triliun.

Beberapa hari setelah itu, Kementerian Badan Usaha milik Negara atau BUMN memberikan data bahwa pemerintah akan mengguyur perusahaan pelat merah senilai Rp153,7 triliun.

3. Terakhir, Kementerian BUMN melaporkan pemerintah memberi dukungan Rp143,63 triliun

Ilustrasi ekonomi terdampak pandemik COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)

Lalu, berdasarkan data Kementerian Keuangan per 20 Mei, pemerintah akan memberikan total dukungan ke BUMN sebesar Rp149,293 trliun.

Ada lima perusahaan pelat merah yang mendapat dana talangan, yakni PT Garuda Indonesia Tbk sebesar Rp8,5 triliun, Perum Perumnas Rp650 miliar, PT Kereta Api Indonesia Rp3,5 triliun, PT Perkebunan Nusantara sebesar Rp4 triliun, serta PT Krakatau Steel Tbk sebesar Rp3 triliun.

Sedangkan anggaran PMN mencapai Rp25,27 triliun akan diberikan kepada PT PLN Rp5 triliun, PT Hutama Karya Rp 11 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI Rp6,27 triliun, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Rp2,5 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp500 miliar. Khusus BPUI, akan dibayarkan secara nontunai sebesar Rp270 miliar.

Adapun yang mendapat kompensasi yakni PT PLN dan PT Pertamina masing-masing Rp38,25 triliun dan Rp37,83 triliun. Sedangkan untuk Perum Bulog diberikan Rp10,5 triliun dana tambahan dalam bentuk bantuan sosial.

Sementara, data yang disampaikan oleh Erick Thohir dalam rapat bersama DPR Rabu (10/6), pemerintah akan mengguyur Rp143,63 trilliun untuk perusahaan pelat merah. Rinciannya Rp108,48 triliun merupakan utang pemerintah, Rp15,5 triliun PMN dan Rp19,65 triliun merupakan dana talangan.