Kemasan Polos Rokok Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Baru

24 Sep 2024, 13:45 WIB

Ridwan Aji Pitoko

ilustrasi rokok (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dinilai dapat menekan penerimaan negara dan mengancam pertumbuhan ekonomi nasional.
Peredaran rokok ilegal meningkat dari 5,5% menjadi 6,9%, menimbulkan tantangan bagi pemerintah terkait aturan kemasan rokok polos tanpa merek.
Rencana kemasan rokok polos tanpa merek berpotensi menghilangkan dampak ekonomi sebesar Rp308 triliun atau setara dengan 1,5% dari PDB.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dinilai dapat menekan penerimaan negara. Selain itu, kebijakan dalam beleid baru itu juga mengancam pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan oleh pemerintahan baru.

Subdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ari Kusuma mengatakan, dari empat pilar dalam penyusunan kebijakan produksi hasil tembakau, ekosistem pertembakauan di Indonesia harus diperhatikan secara keseluruhan.

Hal itu lantaran peran dari tembakau tidak main-main sebab, cukai hasil tembakau (CHT) menyumbang sekitar 12,2 persen dari total keseluruhan penerimaan pajak negara. Menurutnya, nilai tersebut cukup besar jika dilihat kontribusinya dari satu sektor saja.

“Dengan begitu, sektor ini harus diperhitungkan ketika membuat kebijakan dan perlu melibatkan banyak pihak, tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja,” ujar Ari dalam diskusi publik Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bertajuk "Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram" di Jakarta, dikutip Selasa (24/9/2024).

1. Peredaran rokok ilegal ancam penerimaan cukai

Jutaan batang rokok ilegal disita Bea Cukai Kalbar selama tahun 2023. (IDN Times/Teri).

Ari juga memaparkan perkembangan penyebaran rokok ilegal pada periode 2022-2023. Selama periode tersebut, peredaran rokok ilegal meningkat dari dari 5,5 persen menjadi 6,9 persen.

Artinya, sambung Ari, ada tantangan lainnya yang harus dihadapi oleh pemerintah jika aturan kemasan rokok polos tanpa merek ini diterapkan, mulai dari pemberantasan rokok ilegal dan berbagai tantangan dari sisi penerimaan dan penurunan produksi.

“Kami melihat adanya tantangan dari sisi penerimaan dan akan mempengaruhi penurunan produksi yang pada gilirannya mempengaruhi penerimaan cukai. Tantangannya juga cukup besar. Ini akan menjadi PR buat kami untuk melakukan optimalisasi dari penerimaan CHT. Kemudian, adanya perubahan pola konsumsi masyarakat hingga maraknya rokok ilegal, sehingga perlu menyusun parameter-parameter dalam perhitungan target penerimaan ke depan," papar dia.

2. Tantangan bagi pemerintahan yang baru

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara itu, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad berpendapat, selain kurangnya transparansi dan partisipasi dari pemangku kepentingan terkait, PP 28/2024 maupun RPMK dapat memberikan efek negatif berganda bahkan tiga kali lipat jika melihat target penerimaan cukai yang masih belum tercapai selama tiga tahun terakhir.

“Secara agregat ini menjadi catatan kritis ketika Oktober nanti dan tahun depan sudah berganti pemerintahan baru yang sangat membutuhkan support anggaran. Ini akan jadi pertanyaan karena saya kira ini dapat menjadi isu yang kuat. Jika Permenkes diberlakukan, maka akan terjadi hal yang dikhawatirkan bukan hanya pada penerimaan, tapi juga pada pekerja, industri, dan lainnya,” tutur dia.

Tauhid menambahkan, pemerintah baru terutama Menteri Keuangan, akan mengalami tantangan akibat adanya aturan kemasan rokok polos tanpa merek dari pemerintahan saat ini. Aturan tersebut dianggap kian mengkhawatirkan penerimaan negara yang semakin sulit diperoleh.

3. Ancaman kehilangan ekonomi, penerimaan pajak, dan tenaga kerja

Barang bukti 40 juta batang rokok ilegal dimusnahkan dimusnahkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Bandar Lampung. (DOK. Bea Cukai Bandar Lampung).

Rencana kemasan rokok polos tanpa merek, larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, serta pembatas iklan rokok luar ruang dalam radius 500 meter, dan pembatasan iklan TV serta online berpotensi menghilangkan dampak ekonomi sebesar Rp308 triliun atau setara dengan 1,5 persen dari PDB.

Hal itu tercantum dalam hasil studi dampak dari penerapan PP 28/2024 dan RPMK tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang dilakukan Indef melalui tiga skenario kebijakan terkait industri rokok.

Selain itu, dampak terhadap penerimaan perpajakan diperkirakan akan kehilangan sebesar Rp160,6 triliun atau setara dengan 7 persen dari total penerimaan perpajakan nasional.

Kebijakan ini juga berpotensi mempengaruhi sekitar 2,3 juta tenaga kerja di sektor industri tembakau dan produk turunannya atau 1,6 persen dari total penduduk bekerja. Lalu, jika menilik secara lebih mendalam perhitungan dampak dari aturan kemasan rokok polos tanpa merek didapatkan potensi dampak ekonomi yang hilang adalah sebesar Rp182,2 triliun, sedangan penerimaan perpajakan dapat menurun hingga Rp95,6 triliun.

“Karena itu kami merekomendasikan PP 28/2024 ini harus direvisi, termasuk membatalkan RPMK khususnya pasal yang dinilai akan memberikan dampak ke perekonomian negara. Jika tidak, maka ini akan memberatkan situasi yang terjadi,” tuturnya.

Selain itu, Tauhid mendorong agar seluruh kementerian/lembaga terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan lainnya agar terlibat dalam pengambilan keputusan bersama dengan mempertimbangkan empat pilar terkait.

“Karena jika tidak mempertimbangkan pilar lain, maka tidak akan lahir kebijakan yang adil,” ujar dia.