Kemnaker Sebut Kenaikan UMP 2024 Tak Mungkin Sampai Rp1 Juta

21 Nov 2023, 21:51 WIB

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat menyampaikan arahan dalam Upacara Virtual Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (18/10/2021). (Dok. Kemnaker)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Indah Anggoro Putri, merespons kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 yang dinilai terlalu kecil.

Menurut Indah, upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Oleh sebab itu, tak mungkin kenaikannya bisa mencapai Rp1 juta atau Rp2 juta.

“Kalau menyimak penjelasan saya ini hanya untuk pekerja 1 tahun ke bawah, maka ya kenaikannya tidak akan mungkin Rp1 juta, Rp2 juta, itu untuk pekerja yang masa kerjanya di atas satu tahun,” kata Indah dalam diskusi virtual dengan awak media, Selasa (21/11/2023).

1. Kenaikan tertinggi Rp223 ribu

ilustrasi upah pekerja (IDN Times/Aditya Pratama)

Berdasarkan data Kemenaker, hingga pukul 16.11 WIB tadi, dari 22 provinsi, kenaikan tertinggi sebesar Rp223.280. Namun, Indah tak menyebutkan nama provinsinya.

“Menurut pencermatan kami yang tadi 22 provinsi, ini di antara 22, sementara, jadi belum semua, itu yang terendah kenaikan Rp43.163 kenaikannya. Sedangkan kenaikan tertinggi ada Rp223.280. Ini sementara, nanti kita lihat perkembangan sampai nanti malam, seluruh provinsi mudah-mudahan segera kita mendapati 38 provinsi menetapkan,” ucap Indah.

Berdasarkan data IDN Times, dari 26 provinsi yang sudah mengumumkan UMP 2024, yang tertinggi adalah Maluku Utara sebesar Rp221.646,57.

Adapun secara persentase, kenaikan UMP 2024 terendah ialah 1,2 persen, dan kenaikan tertinggi 7,5 persen.

2. Ketentuan kenaikan upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun menjadi kesepakatan di dalam perusahaan

Ilustrasi. IDN Times/Arief Rahmat

Indah mengatakan bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, maka kenaikan upahnya ditetapkan sesuai dengan hasil kerja, produktivitas, dan kemampuan perusahaan. Sehingga, kenaikannya bisa lebih signifikan.

“Inilah yang sebenarnya harus sama-sama kita aplikasikan secara masif, yaitu upah gaji di atas satu tahun harus dibayar lebih tinggi dari upah minimum, dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan,” ucap Indah.

Namun, pemerintah memang tidak mengatur kenaikan upah bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. Menurutnya, kebijakan itu harus disepakati antara perusahaan dengan serikat pekerja (SP).

“Tidak ada. Jadi upah berbasis produktivitas atau instrumen itu kesepakatan bipartit antara manajemen dan serikat pekerja. Kalau tidak ada SP-nya, maka kemampuan perusahaan yang dituangkan dalam PP-nya (peraturan perusahaan). Tidak semua perusahaan punya SP. Kalau tidak punya SP, harus dicantumkan dalam PP,” tutur Indah.