Kemendag Bongkar Alasan Belum Cabut DMO Sawit, Ada Kepentingan Lain?

Selain itu, Kemendag juga saat ini masih fokus untuk memastikan kinerja ekspor CPO dan produk turunannya berjalan lancar.

"Kami juga masih menjaga agar kinerja ekspor itu tetap berjalan lancar," ujar Veri.

Ombudsman sendiri menilai DMO bukanlah solusi menjaga ketersediaan stok dan kestabilan harga minyak goreng. Untuk menjaga tata kelola industri kelapa sawit dalam negeri, Ombudsman RI sejumlah memberikan tindakan korektif pada Kemendag, salah satunya pencabutan DMO.

Tindakan korektif itu dituangkan dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tentang Maladministrasi dalam Penyediaan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng.

Veri mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih mempelajari tindakan korektif yang diberikan Ombudsman RI tersebut.

"Ya kan itu masih kita pelajari lah. Bagaimana baiknya buat Republik ini, buat petani-petani kita agar TBS (tandan buah segar) mereka meningkat," ucap dia.

Sebelumnya, Ombudsman sendiri telah memberi waktu maksimal 60 hari kepada Kemendag untuk memberikan rencana terkait implementasi tindakan korektif, khususnya pencabutan DMO sawit.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, jika dalam 60 hari rencana itu tak disampaikan, maka Ombudsman akan menjatuhi rekomendasi yang wajib dilaksanakan Kemendag.

"(Jika rekomendasi tak dilaksanakan) pokoknya kita lapor Presiden, kita bongkar semua maladministrasinya, kita punya banyak cara utk bagaimana menekan pemerintah agar senantiasa membuat pelayanan publik lebih baik," ujar Yeka di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (13/9).

Saat ini, kebijakan DMO yang berlaku ialah 1 banding 9. Lebih rinci, jika pengusaha menyalurkan CPO atau minyak goreng sebanyak 300 ribu ton untuk kebutuhan dalam negeri, maka pengusaha bisa mengekspor 9 kali dari volume penyaluran tersebut, yakni 2,7 juta ton.