Kemenkeu Beberkan Alasan Belanja Pemerintah Kurang Ngegas di Q2

06 Agu 2024, 20:55 WIB

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, mengungkapkan penyebab belanja pemerintah melambat di sebesar 1,42 persen di kuartal II 2024. Hal ini disebabkan pergeseran jadwal pembayaran gaji ke-13 dan THR.

"Memang jadwal belanjanya berbeda untuk tahun ini, tahun lalu untuk gaji ke-13 dan THR jatuhnya di kuartal II. Nah tahun ini jatuhnya di sekitar kuartal I. Jadi ini yang membedakan kenapa terlihat untuk kuartal II lebih kecil," ujar Febrio usai acara Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

1. Basis belanja pemerintah yang tinggi di kuartal I tidak terulang di kuartal II

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Febrio mengatakan pertumbuhan belanja pemerintah sangat tinggi pada kuartal I 2024 karena basis pertumbuhan pada kuartal I 2023 lebih rendah.

Kondisi ini pun tidak terjadi pada kuartal II 2024 maupun kuartal II 2023.

2. Kemenkeu optimistis target belanja bakal terealisasi

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Meski belanja pemerintah melambat di kuartal II 2024, Febrio menyatakan secara keseluruhan dalam satu tahun, ini sudah sesuai dengan belanja yang direncanakan dalam APBN.

Dengan kondisi tersebut, kata Febrio, pemerintah tidak perlu menggenjot belanja lagi di sisa tahun ini.

"Sebenernya enggak perlu ada yang digenjot karena belanja kita untuk tahun ini kalau kita lihat bahkan terakhir sesuai dengan lapsem outlook kita sekitar Rp87 triliun di atas APBN. Jadi enggak perlu ada yang digenjot," ujar Febrio.

3. APBN semester I cetak defisit Rp77,3 triliun

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencetak defisit Rp77,3 triliun pada semester I 2024. Realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp1.398 triliun, setara 42 persen dari pagu APBN tahun ini yang totalnya Rp3.325,1 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) pada semester I 2024 mencapai Rp997,9 triliun, naik 11,9 persen dibandingkan tahun lalu. Dari jumlah tersebut, Rp487,4 triliun dialokasikan untuk belanja kementerian/lembaga (K/L).

Belanja itu mencakup penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai bantuan sosial lainnya. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemeliharaan alutsista strategis, dan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sementara itu, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp510,6 triliun, yang lebih tinggi 7,6 persen dibandingkan semester I 2023. Belanja ini antara lain meliputi subsidi energi dan nonenergi.

Untuk pengelolaan subsidi sendiri, dalam semester I tahun 2024 telah terealisasikan Rp94,1 triliun (32,9 persen dari pagu APBN tahun 2024). Realisasi belanja subsidi tersebut terdiri dari subsidi energi sebesar Rp72,6 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp21,5 triliun.

Selain itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) pada semester ini sebesar Rp400,1 triliun. Alokasinya untuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa.

Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Sedangkan realisasi pendapatan negara pada semester I 2024 mencapai Rp1.320,7 triliun, setara 47 persen dari target APBN tahun ini yang totalnya Rp2.802,3 triliun namun realisasi pendapatan tersebut turun 6,2 persen (yoy) dibanding semester I tahun lalu.