Kemenkeu Gandeng KPK dan PPATK Periksa Harta Kekayaan Rafael Alun

Ia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Rafael Alun pada Kamis (23/2/2023). Dalam proses pemeriksaan, pihaknya melakukan pencocokan laporan dengan kemampuan ekonomi yang bersangkutan.

"Intinya kita cocokan yang dilaporkan dengan kemampuan ekonomis dia, penghasilannya, mungkin pajak juga apakah dia ada warisan atau ada penghasilan lain," tuturnya.

Meski demikian, Awan menjelaskan bahwa besarnya harta kekayaan senilai Rp56 miliar itu mungkin saja didapatkan dari warisan atau memiliki sumber pendapatan lain. Namun, ia belum bisa memastikan sumber harta tersebut.

"Kita gak bisa gebyah uyah, (menyamaratakan) ya. Bisa saja, misalnya pegawai negeri ada penghasilan lain atau ada warisan atau keluarganya ada usaha. Itu yang kita cek, bisa saja," ungkap Awan.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, hampir semua pegawai Kementerian Keuangan telah melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya.

Berdasarkan data status hasil pelaporan kekayaan pejabat tahun 2022, laporan tersebut mencapai 99,98 persen dari total pejabat sebanyak 78.640 pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Angka ini meningkat dari tingkat pelaporan tahun 2021 dan 2020 yang masing-masing sebanyak 99,87 persen melakukan pelaporan dan 99,86 persen pelaporan," ucapnya.

Ia mengatakan, apabila pegawai Kementerian Keuangan tidak melaporkan hartanya, maka akan diberikan sanksi disiplin. Pasalnya hasil pelaporan yang diungkapkan akan dianalisis untuk ditindaklanjuti.

"Tapi apabila berisi atau menunjukkan suatu perkembangan yang tidak wajar dari harta kekayaan pejabat maupun pegawai Kemenkeu, saya minta ke Inspektorat Jenderal betul-betul tunjukkan langkah yang kredibel dalam analisis dan lakukan tindakan agar kewajaran harta kekayaan pejabat dari pegawai Kemenkeu dapat dipastikan," ucapnya.