Kemenkeu: Lapindo Belum Melunasi Utang ke Pemerintah

16 Jul 2021, 20:46 WIB

ilustrasi hutang (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban, mengungkapkan sampai saat ini PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya masih belum melunasi maupun menyicil utangnya ke pemerintah.

Dua perusahaan milik keluarga Bakrie tersebut sejauh ini baru mengirimkan surat yang menanyakan nilai utang yang mesti dilunasi ke pemerintah.

"Prosesnya memang yang bersangkutan sudah mengirim surat terkait bagaimana mereka melunasi kewajibannya, ini soal nilai," kata Rionald, dalam media briefing yang digelar secara virtual, Jumat (16/7/2021).

1. Pemerintah tetap tak kurangi nilai utang Lapindo

IDN Times/Fitria Madia

Rionald pun menambahkan bahwa pihaknya telah membalas surat dari Lapindo.
Surat balasan tersebut pun menyatakan bahwa angka atau nilai utang yang ditanggung Lapindo memang sudah sesuai dengan perhitungan pemerintah.

"Kami sudah membalas dan menurut kita nilai yang telah dibebankan pemerintah seyogyanya menjadi tanggung jawab (Lapindo)," tutur Rionald.

2. Utang Lapindo berupa dana talangan dari pemerintah

Lokasi semburan lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Sidoarjo. IDN Times/Fitria Madia

Utang yang ditanggung Lapindo merupakan dana talangan dari pemerintah untuk ganti rugi warga Sidoarjo yang terdampak semburan lumpur belasan tahun lalu.

Pemerintah diwakili Bambang Brodjonegoro yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 10 Juli 2015 menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman dana antisipasi.

Dana tersebut digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan luapan lumpur Sidoarjo.

3. Lapindo baru membayar utang sebesar Rp5 miliar

IDN Times/Arief Rahmat

Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo hingga saat ini baru membayar Rp5 miliar dari utang keseluruhan yang mencapai Rp773,38 miliar. Itu pun belum termasuk bunga 4,8 persen per tahun.

Sementara itu pembayaran utang tersebut dilakukan sudah sejak lama, yakni pada Desember 2018. Di sisi lain, utang Lapindo tersebut telah jatuh tempo sejak dua tahun silam atau tepatnya pada Juli 2019.