Kemenkeu Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 5,2 Persen, Ini Alasannya

Salah satu kebijakan utama yang mendapat perhatian besar dalam meningkatkan likuiditas perbankan adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank Himbara, yang dilakukan pada awal September lalu. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas sektor perbankan, sehingga bank-bank di Indonesia dapat mengatasi permasalahan likuiditas yang terjadi di pasar.

Pemerintah juga baru-baru ini menambah alokasi dana tersebut dengan tambahan sebesar Rp76 triliun, yang disalurkan ke tiga bank Himbara dan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong sektor perbankan untuk lebih aktif menyalurkan kredit kepada sektor riil, yang pada gilirannya akan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya tambahan likuiditas, sektor perbankan diharapkan dapat memperluas pembiayaan kepada usaha produktif, memperkuat konsumsi, serta mendorong investasi yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Kami juga terus menjaga keseimbangan antara kebijakan di sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand). Misalnya, dari sisi pasokan, kami menambah likuiditas dengan cara yang telah dilakukan dari Rp200 triliun sebelumnya, kemudian menambah Rp76 triliun," ujar Andriansyah.

Andriansyah menjelaskan, pemerintah juga mencatat pentingnya instrumen kebijakan fiskal dan (moneter) untuk ikut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat berperan sebagai katalis pendorong perekonomian.

"Kita juga melihat bahwa fungsi APBN sebagai instrumen belanja negara sangat penting. Tidak semua belanja negara akan terhitung langsung dalam PDB, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi. Namun, yang tak kalah penting, APBN bisa berfungsi sebagai katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Namun, pemerintah juga menyadari pentingnya mendorong peran swasta dalam ekonomi. Oleh karena itu, sektor swasta menjadi fokus utama dalam kebijakan ekonomi yang ada, dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian domestik. Salah satu upaya tersebut adalah deregulasi yang terus dijalankan untuk mempermudah iklim usaha dan investasi di Indonesia.

"Yang tidak kalah penting, kami juga terus melakukan deregulasi. Saat ini, kami memiliki Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah yang terdiri dari tiga Pokja. Pertama, Pokja percepatan anggaran, kedua, Pokja untuk mengatasi bottlenecking, dan ketiga, Pokja yang fokus pada regulasi dan penegakan hukum. Khususnya untuk Pokja kedua, yang menangani bottlenecking, kami berusaha untuk menyelesaikan hambatan dari sisi pasokan," ungkapnya.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan berupaya untuk mengelola anggaran negara secara lebih efektif, dengan tujuan memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran memberikan dampak yang maksimal bagi perekonomian. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah melalui program-program strategis pemerintah, seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan dampak dari setiap alokasi anggaran.