Kemenkeu Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Tembus 5,1 Persen

Dia mengatakan, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mendorong realisasi belanja pemerintah, terutama belanja kementerian/lembaga (K/L). Pasalnya, belanja pemerintah memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi belanja Kementerian dan Lembaga hingga awal Oktober 2025 baru mencapai Rp815 triliun atau setara dengan 55 persen dari total pagu anggaran K/L sebesar Rp1.471 triliun.

“Untuk tahun 2025 kita akan banyak fokus di percepatan realisasi belanja K/L karena kami melihat sisa kurang dari tiga bulan,” tutur Febrio..

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,2 persen pada 2025, dan meningkat menjadi 5,4 persen pada 2026. Guna mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan tiga mesin pertumbuhan utama agar perekonomian nasional berjalan sesuai rencana.

Pemerintah juga akan meluncurkan kebijakan stimulus untuk masyarakat miskin. Langkah tersebut diharapkan dapat menyokong daya beli masyarakat. Saat ini pemerintah melalui K/L terkait sedang melakukan finalisasi.

“Salah satu yang disiapkan adalah sedang finalisasi dan akan ada insentif khususnya bantuan untuk masyarakat miskin dan rentan untuk memperbaiki daya beli akan cukup besar. Kami harapkan dampaknya akan cukup terasa pada kuartal IV-2025,” kata Febrio

Mesin pertumbuhan kedua adalah sektor keuangan, yang berperan penting dalam menyokong laju perekonomian nasional. Saat ini, pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan pelat merah.

Dana tersebut akan disalurkan ke sektor riil dalam bentuk kredit, dengan harapan dapat menggerakkan aktivitas usaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya mendorong sektor keuangan juga dilakukan melalui penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Kami akan pastikan penjaminannya melalui koordinasi dengan BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” kata Febrio.

Mesin ketiga terkait reformasi dunia usaha, yang dilakukan melalui pembenahan regulasi dan sistem perizinan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dengan regulasi ini, pemerintah menerapkan sistem fiktif positif, yaitu mekanisme di mana suatu permohonan perizinan yang tidak direspons dalam jangka waktu tertentu dianggap otomatis disetujui.

“Ini mengintegrasikan pemerintah pusat sampai daerah. Tentunya ini terobosan. Nanti akan kami lihat sejauh apa percepatannya,” ujar Febrio.

Ia menjelaskan sistem fiktif positif akan mempercepat proses perizinan dan mendorong efisiensi birokrasi.

“Fiktif positif dapat dijalankan ketika permohonan izin tidak ditanggapi dalam waktu tertentu. Artinya, izin dianggap disetujui secara otomatis. Misalnya, jika tidak ada ketentuan waktu dalam proses perizinan tertentu, dan permohonan itu tidak diproses selama lima hari, maka permohonan tersebut dianggap disetujui,” tuturnya.