Jakarta, IDN Times - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 Tahun 2024 yang mengatur pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
Aturan ini diundangkan pada 31 Desember 2024 dan akan mulai berlaku efektif pada 31 Maret 2025.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menyebut, kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih kondusif dan kompetitif. Dengan regulasi baru ini, diharapkan arus barang di kawasan bebas semakin lancar, mendorong pertumbuhan industri, dan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.
"Penerbitan PMK 113/2024 bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis dan kemudahan layanan melalui pemanfaatan sistem komputer pelayanan, modernisasi, dan single document, sehingga memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pelaku usaha serta investor di kawasan bebas," ujarnya, Selasa (25/3/2025).
Penerbitan PMK 113/2024 ditujukan untuk menindaklanjuti UU Nomor 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja, yang berdasarkan UU tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2021 yang mengatur penyelenggaraan kawasan bebas.
Sesuai PP Nomor 41/2021, pemasukan dan pengeluaran barang kawasan bebas berada di bawah pengawasan Bea Cukai dan pemenuhan kewajiban pabean di kawasan bebas dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pabean ke kantor pabean.
Menurut Nirwala, kawasan bebas/free trade zone (FTZ) sendiri merupakan suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean.
"Sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Kawasan bebas terdiri dari empat wilayah, yakni Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun. Adapun Kantor Bea Cukai yang menangani kawasan bebas ialah Bea Cukai Sabang, Bea Cukai Batam, Bea Cukai Tanjungpinang, dan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun," ujarnya.
Dengan adanya perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan ease of doing business dan memperkuat iklim investasi yang ramah terhadap investor.
"Dengan adanya regulasi yang semakin efisien dan transparan, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam aliran modal asing dan domestik, menciptakan lapangan kerja baru, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional," tegasnya.
Secara keseluruhan, PMK 113/2024 tidak hanya berfungsi sebagai aturan kepabeanan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menarik lebih banyak investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia.