Jakarta, IDN Times - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono mengatakan bahwa Jakarta akan menjadi kota pusat bisnis dan finansial setelah pemerintahan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Jakarta akan menjadi financial center, pasti. Bisnis dan financial center akan di sini, kita akan punya financial superhub baru," kata dia dalam seminar Masa Depan Jakarta Pasca IKN di Jakarta, Sabtu (17/2/2024), dikutip dari Antara.
Bambang menuturkan bahwa pemindahan ibu kota ke IKN akan menciptakan hubungan yang saling menguatkan bagi Jakarta dan IKN Nusantara. Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan finansial, sedangkan IKN akan menjadi kota cerdas dan inklusif.
Lebih lanjut kata dia, Jakarta akan tetap menjadi magnet yang menarik untuk tetap berkembang dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sementara pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa akan semakin berkembang dan merata.
"Kita akan mempunyai economy superhub di luar Jakarta," ujar Bambang.
Dia mengungkapkan bahwa financial superhub baru sudah dilakukan oleh Kazakshtan dengan Astana, ibu kota baru setelah Almaty. Karena itu, Indonesia dan Kazakshtan menandatangani nota kesepahaman dan menjadikan IKN dan Astana sebagai sister city.
Direktur Regional I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Abdul Malik mengatakan, peran Jakarta menjadi sangat penting setelah ibu kota negara pindah ke IKN. Pasalnya, Jakarta sudah menjadi kawasan metropolitan nomor dua terbesar di dunia setelah Tokyo.
Adapun Jakarta dan wilayah penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan menjadi wilayah aglomerasi terbesar di dunia.
"Banyak ahli meramalkan, arahnya itu akan menjadi dua sistem megapolitan, yaitu Jakarta dan cekungan Bandung. Itu akan menjadi dua motor penggerak utamanya," tutur Abdul.
Bambang sebelumnya mengatakan bahwa Otorita IKN bekerja profesional untuk mewujudkan amanah Undang-Undang yang mengamanatkan pembangunan IKN sebagai kota yang hijau, cerdas, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Ibukota Negara, luas wilayah darat ibukota Nusantara adalah 252.600 hektare (ha) dan luas wilayah laut adalah 69.769 ha.
"Dari luas wilayah darat tersebut, hanya sekitar 22 persen atau 56.159 hektare yang akan menjadi Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara, yang meliputi pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan budaya," ujar Bambang.
Sementara itu, sekitar 78 persen atau 196.500 ha akan menjadi kawasan pengembangan ibu kota Nusantara, meliputi kawasan industri, pertanian, perkebunan, dan konservasi.
Dia menjelaskan, pembangunan ibukota Nusantara mengusung konsep smart and forest city, yaitu kota pintar yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi. Konsep ini untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi ibu kota Nusantara di masa depan, dan demi menunjang kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.