Kerugian Ekonomi akibat Serangan Siber Mencapai Rp14,2 Triliun

30 Mei 2022, 18:02 WIB

Ilustrasi rugi (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Pertumbuhan digitalisasi dan teknologi yang begitu pesat saat ini memberikan tantangan besar bagi keamanan siber (cyber security) di berbagai sektor. Industri perbankan dan keuangan jadi sektor paling rawan mendapatkan ancaman terhadap keamanan sibernya.

Tak heran jika kemudian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melansir potensi kerugian ekonomi Indonesia hingga triliunan rupiah, akibat ancaman terhadap keamanan siber industri perbankan dan keuangan.

Laporan BSSN pada 2021 mencatat, terdapat 1,6 miliar serangan siber atau anomali trafik internet di Indonesia. Kemudian, berdasarkan laporan Microsoft dari sisi higienitas siber di Indonesia, sebanyak 22 persen komputer di Indonesia terinfeksi malware.

"Kondisi keamanan siber Indonesia ada isu yang perlu kita perhatikan bahwa potensi kerugian ekonomi Indonesia dari dampak serangan siber itu Rp14,2 triliun, dan 22 persen perusahaan pernah mengalami insiden serangan siber," ujar Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN, Edit Prima dalam keterangan resmi yang diterima IDN Times, Senin (30/5/2022).

1. Dua tantangan dalam mewujudkan keamanan siber di Indonesia

ilustrasi keamanan siber (pexels.com/cottonbro)

Lebih lanjut Edit mengatakan, ada dua tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan keamanan siber di Indonesia.

Pertama, adanya peningkatan risiko siber secara signifikan. Lalu, yang kedua adalah ketidaksiapan industri.

"Sebagai contoh, sejak 2020 hingga 2021 terjadi berbagai kasus kebocoran data yang menimpa marketplace, instansi pemerintah, sektor keuangan, dan data e-Hac. Oleh sebab itu, upaya penguatan ekosistem keamanan siber terus dilakukan pemerintah dengan menyiapkan berbagai regulasi, agar bisa menciptakan ekosistem keamanan siber yang efektif," tutur Edit.

2. Tiga peraturan baru yang diusung BSSN

Kantor BSSN yang berada kawasan Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Sejalan dengan tantangan tersebut, Edit menyampaikan bahwa BSSN telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menjalankan tiga peraturan atau regulasi baru.

"Yang pertama, perlindungan infrastruktur informasi vital, ini dalam status menunggu penetapan Bapak Presiden. Kemudian manajemen krisis siber dan strategi keamanan siber nasional yang dalam proses penyusunan," ujar Edit.

3. Digital banking mengancam perbankan konvensional

Ilustrasi layanan digital (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Di sisi lain, Director of Delivery & Operation Telkomsigma, I Wayan Sukerta, mengungkapkan bahwa digital banking yang terus berkembang dan sudah masuk di era digital banking 4.0 menjadi ancaman serius bagi perbankan.

Hal itu bisa terjadi jika perbankan tidak mengamankan data nasabah dan bank itu sendiri. Wayan melihat tingginya ketergantungan internet, transaksi dan layanan digital tentu juga meningkatkan risiko serangan siber.

"Data OJK dan BSSN menyebutkan pada Januari sampai September 2021 ada 920 juta serangan dengan kerugian yang cukup besar. Dari total itu, 21,8 persen menyerang sektor perbankan dan keuangan. Sementara 58 persen serangan siber menggunakan malware, 11 persen trojan, dan sebagainya," ucap Wayan.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pelaku industri perbankan dan keuangan harus meningkatkan dan mengelola keamanan siber secara menyeluruh atau terintegrasi.

"Dalam digital security saat ini harusnya bank proactive, machine learning, rich (kaya akan kemampuan tools yang banyak), dan masuk secara in-depth. Kalau kita hanya berbasis reactive pintu sudah keburu bobol dan melakukan recovery-nya jauh lebih rumit dan berdampak besar pada reputasi risk," tutur Wayan.