RUU HPP Diketok Palu, Begini Nasib PPN Sembako dan Sekolah
Jakarta, IDN Times - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) yang berubah nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) untuk dibawa ke Sidang Paripurna dan dijadikan Undang Undang (UU) HPP.
Informasi tersebut berasal dari cuitan Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo di Twitter pada Kamis (30/9/2021). Selain menginformasikan kesepakatan pemerintah-DPR, Yustinus juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai alias PPN untuk sembako.
"Pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mendengarkan dan berkomitmen terus memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat bawah, maka barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN," tulis Yustinus di Twitternya (@prastow), seperti dikutip IDN Times, Jumat (1/10/2021).
1. Delapan jenis barang dan jasa yang bebas PPN
Pengaturan terkait PPN di dalam RUU HPP tercantum dalam BAB IV. Berdasarkan draf RUU HPP yang diperoleh IDN Times, beragam jenis barang yang bebas dari PPN tercantum di dalam Pasal 16B.
Pada salah satu poin yang ada di pasal tersebut dikatakan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak guna mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional.
Adapun, pasal tersebut mengatur delapan jenis barang dan jasa yang terbebas dari PPN. Mereka adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja.