Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19, Pengamat: Itu Tidak Etis!

16 Jul 2021, 06:30 WIB

Peringatan di Apotek Kimia Farma di Blok M, Jakarta Selatan terkait Vaksinasi Individu Berbayar yang ditunda. (IDN Times/Helmi Shemi)

Jakarta, IDN Times - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Herry Gunawan, mengkritik upaya vaksinasi berbayar yang akan dilakukan oleh salah satu BUMN Farmasi, PT Kimia Farma Tbk.

Herry menilai vaksinasi berbayar merupakan perbuatan yang tidak etis dilakukan oleh sebuah perusahaan BUMN, khususnya Kimia Farma.

"Menurut saya, yang dilakukan oleh Kimia Farma tidak etis. Memang, tidak melanggar peraturan. Namun, etikanya sebagai BUMN tidak seharusnya mencoba menangguk rezeki di tengah kesulitan warga," kata Herry, saat dihubungi IDN Times, Kamis (15/7/2021).

Herry pun meminta pemerintah adalah untuk fokus memberikan vaksin kepada masyarakat secara gratis dan tidak merusaknya dengan wacana vaksinasi berbayar.

"Saat ini tugas pemerintah merawat warga di tengah pandemik, salah satunya lewat vaksinasi. Jangan dirusak dengan hasrat berbisnis seperti dilakukan Kimia Farma," ujar dia.

1. Percepatan vaksinasi bukan berarti membuat warga membayar untuk vaksin

ilustrasi vaksinasi COVID-19 (IDN Times/Herka Yanis).

Vaksinasi berbayar atau dengan nama resmi Vaksinasi Gotong Royong Individu diklaim sebagai cara pemerintah untuk mempercepat proses vaksinasi demi mencapai kekebalan komunal alias herd immunity.

Namun, Herry menilai menjual vaksin kepada rakyat sendiri di situasi seperti sekarang bukanlah cara yang tepat.

"Jika targetnya percepatan, pemerintah bisa mengerahkan BUMN farmasi seperti Kimia Farma menjadi operator vaksin, bukan jual vaksin," ucapnya.

2. Kimia Farma menjadi jaringan vaksinasi

Apotek Kimia Farma di Blok M, Jakarta Selatan. (IDN Times/Helmi Shemi)

Adapun, maksud Herry menjadi operator vaksin adalah dengan menjadikan Kimia Farma sebagai jaringan vaksinasi dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimilikinya.

"Bayangkan dengan banyaknya jaringan apotek BUMN misalnya, kalau semua bergerak melakukan vaksinasi, sebaran dan daya jangkaunya akan luas. Banyak masyarakat cepat menerima vaksinasi," katanya.

Herry pun menganggap aneh penjualan vaksin yang dilakukan Kimia Farma selaku BUMN farmasi berjualan vaksin, sedangkan institusi lainnya melakukan hal kebalikannya.

"BIN saja ikut terlibat dengan vaksinasi door to door. Masak, BUMN farmasi justru mau dagang. Aneh kan jadinya," tuturnya.

3. Kimia Farma ingin komersialisasi vaksin

Suasana saat penundaan pelaksanaan vaksinasi individu di Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat, Senin (12/7/2021). (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Wacana vaksinasi berbayar lantas membuat masyarakat menuduh Kimia Farma melakukan komersialisasi vaksin. Kemudian, tuduhan itu dibantah oleh pihak Kimia Farma.

Berkaitan dengan hal tersebut, Herry justru beranggapan bahwa bantahan tersebut hanya akal-akalan Kimia Farma saja.

"Mana ada dagang gak mau untung. Kalau pun dijual lebih murah dari harga keekonomian seperti pada listrik atau BBM, kan pemerintah tetap kasih kompensasi. Menutup selisih harga. Apalagi kalau sifatnya penugasan. Jadi, alasan Kimia Farma itu gak masuk di akal sehat," ucap Herry.