Komisi VI Bakal Panggil dan Cek Gudang Bulog terkait Impor Beras

15 Jul 2024, 14:01 WIB

Triyan Pangastuti

Antara Foto

Intinya sih...

DPR RI mendalami dugaan mark up impor beras yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.
Komisi VI DPR RI akan melakukan pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog untuk mendalami dugaan mark up impor beras.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan melakukan pengecekan ke pelabuhan hingga memanggil direksi Perum Bulog guna mendalami dugaan mark up impor beras yang ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat menanggapi keseriusan pihaknya mendalami dugaan mark up impor beras.

“Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog (untuk mendalami dugaan skandal mark up impor beras),” kata Herman Khaeron, Senin (15/7/2024).

1. Komisi VI bakal lakukan pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog

Sejumlah menteri lepas kontainer di Jakarta Internasional Container Terminal. (IDN Times/Triyan)

Herman mengungkapkan, Komisi VI DPR RI akan melakukan pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog pada masa reses yang berlangsung sejak 12 Juli 2024 atau di masa sidang terakhir.

“Jika memungkinkan di masa reses ini, atau di masa sidang terakhir dalam periode ini,” ujarnya

Herman berharap, langkah tersebut dapat memberikan gambaran jelas atas dugaan dugaan mark up impor beras yang diduga menelan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.

“Sisa waktu diperiode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” ujar Herman.

2. Bulog klaim jadi korban tuduhan mark up beras Perum Bulog

Ilustrasi beras Bulog. (dok. Humas Perum BULOG tahun 2023)

Perum Bulog mengaku menjadi korban atas dugaan mark up atau perbuatan menaikkan harga impor beras dari Vietnam. Klaim tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso.

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," katanya, seperti dikutip dari Antara, Minggu (7/7/2024).

Widiarso menjelaskan, tuduhan yang berujung pada laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut tidak berdasarkan fakta.

Studi Demokrasi Rakyat (SDR) pekan lalu melaporkan Perum Bulog ke KPK terkait penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group. Oleh karena itu, hal tersebut bisa mencoreng reputasi perusahaan yang selama ini telah dibina oleh Perum Bulog.

"Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan," ujar Widiarso.

3. Perusahaan Vietnam buka suara isu mark up impor beras yang menyeret Bulog

Aktivitas di Gudang Perum Bulog (Dok. IDN Times)

Ketua Tan Long Group, Truong Sy Ba menegaskan, pihaknya tidak terlibat sedikit pun dalam impor beras yang dilakukan Perum Bulog. Ia menjelaskan, sejak 2023 sampai saat ini, perusahaannya tidak memenangkan tender apa pun dengan Perum Bulog.

"Sepanjang sejarah pembukaan penawaran beras Bulog dan sejak tahun 2023 hingga sekarang kami hanya menang satu batch beras sebanyak 30 ribu ton dikirimkan melalui Posco (Korea) dan tidak secara langsung memenangkan kiriman Bulog," kata dia dikutip dari laporan CAFEF, Sabtu (13/7/2024).

Truong Sy Ba mengatakan, jika mengacu pada penawaran Mei, ada anggota usahanya, Loc Troi yang memenangkan tender 100 ribu ton beras. Namun, Tan Long menawarkan harga yang lebih tinggi, yaitu 15 dolar AS per ton, sehingga dia tidak memenangkan tawaran itu.