Rapat Komisi XI DPR RI dengan BPI Danantara dan Kementerian BUMN digelar tertutup
Pembahasan utama adalah RKAP investasi Danantara yang bersifat private sector maupun public sector
Presiden Prabowo ingin Danantara setorkan Rp808 triliun ke kas negara untuk tekan defisit APBN 2026
Jakarta, IDN Times – Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) dan Kementerian BUMN pada hari ini, Selasa (19/8/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, diputuskan digelar secara tertutup. Rapat dimulai pukul 16.30 WIB di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI.
Ditemui usai rapat, Misbakhun mengatakan pembahasan utama adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) investasi Danantara. Menurutnya, banyak proyek di dalam RKAP yang bersifat private sector maupun public sector, sehingga tidak mungkin disampaikan secara terbuka karena dapat memengaruhi pasar.
“Karena pembahasan tidak boleh mengganggu situasi, misalnya pasar modal yang bisa memengaruhi harga. Itu akan menjadi pelanggaran kalau disampaikan ke publik,” tegasnya.
Selain itu, beberapa bagian awal terkait proyeksi rugi-laba dalam RKAP juga dibahas. Namun, karena masih dalam bentuk prognosa, maka informasi tersebut tidak bisa dipublikasikan di forum terbuka.
“Danantara ini banyak bergerak di bidang investasi. Kalau bentuknya investasi, kita tidak ingin itu menjadi alat spekulasi,” tambahnya.
Sebelumnya dalam nota keuangan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar BPI Danantara menyetorkan dana sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau sekitar Rp808,1 triliun (asumsi kurs Rp16.162 per dolar AS), dari total aset setiap tahun ke kas negara.
“Bisnis itu baik dan berhasil jika return on asset (ROA) sekitar 12 persen. Katakanlah konservatif 10 persen, atau untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia melalui BUMN nilainya lebih dari 1.000 triliun dolar AS. Maka, BUMN seharusnya menyumbang minimal 50 miliar dolar kepada negara,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Jumat (15/5/2025).
Dengan kontribusi Danantara ke kas negara, Prabowo menargetkan APBN tidak lagi mengalami defisit pada 2027–2028. Karena cita-cita tersebut, ia pun menugaskan para menteri di Kabinet Merah Putih untuk menekan defisit APBN 2026 sekecil mungkin.
“Defisit ini ingin kita tekan sekecil mungkin. Harapan dan cita-cita saya adalah suatu saat, apakah di 2027 atau 2028, saya bisa berdiri di hadapan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil memiliki APBN yang benar-benar tanpa defisit,” tegasnya.