Kompensasi Pulau Rempang Gak Cukup Meyakinkan, Warga Enggan Direlokasi
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menjanjikan sejumlah kompensasi kepada warga Pulau Rempang, Batam, yang terkena dampak proyek investasi Rempang-Eco City. Namun, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus menilai janji kompensasi Rempang tersebut tidak cukup meyakinkan buat para warga Pulau Rempang untuk mau direlokasi.
Alih-alih cuma memberikan janji, pemerintah mestinya sudah mulai menunjukkan bahwa mereka serius menyiapkan kompensasi kepada warga Pulau Rempang terdampak.
"Jadi sebelum mereka relokasi ya harus disediakan dulu tempatnya. Di mana nih, mau pindah ke mana. Katakanlah kalau rumah ya rumahnya dibangunin dulu gitu, kan. Jadi mereka tinggal pindah, jadi sudah ada rumah barunya, sudah ada lahannya. Inilah yang tidak dipersiapkan, harusnya kan dipersiapkan," tutur Heri kepada IDN Times, Rabu (20/9/2023).
1. Terkesan mendadak dan membuat warga kecewa
Heri pun menilai, janji kompensasi Rempang yang disampaikan pemerintah terkesan mendadak tanpa sosialisasi. Hal itu membuat warga Pulau Rempang pun merasa kecewa.
Di sisi lain, banyak warga di Pulau Rempang yang sudah tinggal lama dan secara turun-temurun. Dengan demikian, janji tanpa aksi dari pemerintah tidak cukup membuat warga Pulau Rempang mau direlokasi.
"Karena ini kan masyarakat banyak di situ, sudah jadi permukiman, ya terlepas itu lahannya punya siapa, tapi mereka sudah bermukim sejak lama di situ. Nah inilah yang harus hati-hati. Jadi memang resikonya ya itu, kalau terkesan mendadak dan pemerintah tidak sosialisasi secara masif dalam jangka waktu yang lama, ya pastinya akan ada kekecewaan dari masyarakat," tutur Heri.