Konsep Gig Economy Dinilai Menguntungkan Ojol, Ini Alasannya

Ada wacana agar pengemudi ojol menjadi pekerja formal. Hal itu muncul karena adanya dorongan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pengemudi ojol.

Namun, perubahan status pengemudi ojol menjadi pekerja formal dikhawatirkan akan memengaruhi konsep gig economy, di mana pekerja bekerja berdasarkan proyek atau kebutuhan jangka pendek.

Jika status mereka diformalkan, pengemudi akan seperti pekerja transportasi konvensional, terikat aturan perusahaan dengan upah tetap dan target tertentu. Hal itu akan membuat pengemudi harus mematuhi aturan perusahaan, seperti jumlah penumpang, jam kerja, serta waktu masuk dan pulang.

“Ketika statusnya pekerja, maka bentuk kontraknya bukan sebagai pekerja gig lagi. Mereka akan kehilangan fleksibilitas pekerjaan dan sebagainya,” kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, dikutip Kamis (18/9/2024).

Pakar Hukum Ketenagakerjaan dari Universitas Brawijaya, Budi Santoso mengatakan, jika pengemudi ojol menjadi pekerja formal, mereka harus siap dengan konsekuensi, seperti hilangnya fleksibilitas kerja, dan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) jika tidak mencapai target atau saat bisnis menurun.

Dia mencontohkan perusahaan kurir yang menerapkan konsep serupa dan melakukan pengurangan karyawan saat bisnis sedang lesu.

"Sudah ada platform yang menerapkan konsep menjadi pekerja formal seperti itu, di perusahaan kurir atau pengantaran barang dan belum lama ini mereka melakukan efisiensi dan mengurangi jumlah SDM karena bisnisnya sedang turun," tutur Budi.

Jika ojol diformalkan, peluang bagi mereka yang terkena PHK untuk menjadi pengemudi ojol akan lebih sulit karena perusahaan akan meningkatkan persyaratan. Misalnya, batasan usia maksimal.

“Sehingga besar kemungkinan akan banyak ojol yang tidak masuk kriteria oleh aplikator. Sementara dengan usia tersebut, mereka juga akan kesulitan mencari pekerjaan di sektor atau perusahaan lain,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap perkembangan gig economy, yang sering disebut sebagai ekonomi serabutan dan paruh waktu. Jokowi menegaskan, jika fenomena tersebut tidak dikelola dengan baik, gig economy dapat menjadi tren yang semakin meluas di Indonesia.

"Gig economy, hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren," kata Jokowi saat membuka Kongres ISEI & Seminar Nasional 2024, Surakarta, Kamis (19/9/2024).

Dia mengungkapkan adanya kecenderungan perusahaan saat ini lebih memilih pekerja independen, freelance, serta kontrak jangka pendek, sebagai respons untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpastian global.