Jakarta, IDN Times – Narendra Modi tentu bukan nama yang asing bagi banyak orang. Ini bukan hanya karena dirinya merupakan seorang perdana menteri India, tapi juga karena banyak gebrakannya yang membuat India menjadi lebih diperhitungkan dunia.
Berikut adalah segala hal yang perlu diketahui seputar orang nomor satu di negara dengan penduduk terbanyak kedua di dunia tersebut.
Pria dengan nama lengkapnya Narendra Damodardas Modi yang lahir pada 17 September 1950 di Vadnagar itu adalah seorang politisi dan pejabat pemerintah India. Ia juga merupakan pemimpin senior Partai Bharatiya Janata (BJP).
Pada 2014 Modi memimpin partainya meraih kemenangan dalam pemilihan Lok Sabha (majelis rendah parlemen India), setelah itu ia dilantik sebagai perdana menteri India. Sebelumnya, dari 2001–2014 dia pernah menjabat sebagai menteri utama (kepala pemerintahan) negara bagian Gujarat di India barat.
Modi dibesarkan di sebuah kota kecil di Gujarat utara, dan dia menyelesaikan gelar Master of Arts dalam ilmu politik dari Universitas Gujarat di Ahmadabad. Dia bergabung dengan organisasi pro-Hindu Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) di awal tahun 1970-an dan mendirikan unit sayap pelajar RSS, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, di wilayahnya. Keterlibatan Modi terus meningkat dalam hierarki RSS, dan hubungannya dengan organisasi itu sangat menguntungkan karier politiknya selanjutnya, menurut Britannica.
Modi kemudian bergabung dengan BJP pada 1987, dan setahun kemudian ia diangkat menjadi sekretaris jenderal cabang Gujarat dari partai tersebut. Dia sangat berperan dalam memperkuat kehadiran partai di negara bagian itu pada tahun-tahun berikutnya.
Pada 1990, Modi adalah salah satu anggota BJP yang berpartisipasi dalam pemerintahan koalisi di negara bagian tersebut, dan dia membantu BJP mencapai kesuksesan dalam pemilihan majelis legislatif negara bagian tahun 1995 hingga pada bulan Maret partai tersebut membentuk pemerintahan pertama yang dikendalikan BJP di India. Sayangnya, kontrol BJP atas pemerintah negara bagian berumur pendek, dan berakhir pada September 1996.
Pada 1995, Modi diangkat sebagai sekretaris organisasi nasional BJP di New Delhi, dan tiga tahun kemudian ia diangkat sebagai sekretaris jenderal organisasi itu. Dia tetap menjabat di sana selama tiga tahun setelah itu hingga pada Oktober 2001 dia menggantikan menteri utama Gujarat yang sedang menjabat dan juga sesama anggota BJP Keshubhai Patel.
Patel diganti dengan Modi karena dianggap bertanggung jawab atas tanggapan buruk pemerintah negara bagian setelah gempa besar Bhuj di Gujarat yang terjadi awal tahun itu. Bencana gempa itu menewaskan lebih dari 20 ribu orang.
Modi kemudian memasuki pemilihan umum pertamanya dalam pemilihan sela Februari 2002 yang membuatnya memenangkan kursi di majelis negara bagian Gujarat.
Meski semakin sukses dalam karier politiknya, Modi termasuk pejabat yang banyak terlibat kontroversi. Perannya sebagai menteri utama selama kerusuhan komunal yang melanda Gujarat pada 2002 banyak dipertanyakan. Dia dituduh tidak tegas pada kekerasan yang terjadi dan tidak berbuat banyak untuk menghentikan pembunuhan atas lebih dari 1.000 orang, yang kebanyakan Muslim, yang terjadi di negara itu.
Pada 2005, Amerika Serikat (AS) bahkan menolak untuk memberikannya visa diplomatik dengan alasan Modi bertanggung jawab atas kerusuhan 2002. Inggris juga mengkritik perannya pada tahun 2002. Namun meski demikian, pada tahun-tahun berikutnya Modi dinyatakan lolos dari dakwaan atau kecaman apa pun, baik oleh pengadilan atau oleh lembaga investigasi, saat beberapa rekan dekatnya dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam peristiwa tahun 2002 dan menerima hukuman penjara yang lama.
Pemerintahan Modi juga dituduh terlibat dalam pembunuhan di luar hukum oleh polisi atau pihak berwenang lainnya. Salah satu kasus tersebut, pada 2004, melibatkan kematian seorang wanita dan tiga pria yang menurut para pejabat adalah anggota Lashkar-e-Taiba (sebuah organisasi teroris yang berbasis di Pakistan yang terlibat dalam serangan teroris Mumbai 2008) dan diduga telah merencanakan untuk membunuh Modi.
Terlepas dari semua kontroversi itu, keberhasilan politik Modi yang kembali terjadi di Gujarat telah membuatnya menjadi pemimpin yang sangat diperlukan dalam hierarki BJP dan menyebabkan reintegrasinya ke dalam arus utama politik.
Di bawah kepemimpinannya, BJP mendapatkan kemenangan yang signifikan dalam pemilihan majelis legislatif Desember 2002, memenangkan 127 dari 182 kursi di majelis, yang termasuk satu kursi untuk Modi. BJP kembali menang dalam pemilihan majelis negara bagian 2007, dengan total 117 kursi, dan partai tersebut menang lagi dalam pemilihan 2012, mengumpulkan 115 kursi. Itu kedua kalinya bagi Modi memenangkan pemilihan dan kembali sebagai menteri utama.
Selama menjadi kepala pemerintahan Gujarat, Modi memiliki reputasi yang luar biasa sebagai pemimpin yang cakap, dan dia diberi penghargaan atas pertumbuhan ekonomi negara yang pesat. Selain itu, kinerja elektoralnya dan partainya membantu memajukan posisi Modi tidak hanya sebagai pemimpin paling berpengaruh dalam partai tetapi juga calon calon perdana menteri India. Pada Juni 2013, Modi terpilih sebagai pemimpin kampanye BJP untuk pemilihan Lok Sabha 2014.
Setelah mengikuti kampanye, Modi dan partainya menang. BJP memenangkan mayoritas kursi di majelis. Modi dilantik sebagai perdana menteri pada 26 Mei 2014. Segera setelah dia menjabat, pemerintahnya melakukan beberapa reformasi, termasuk kampanye untuk meningkatkan infrastruktur transportasi India dan untuk meliberalisasi aturan tentang investasi asing langsung di negara tersebut.
Modi mencetak dua pencapaian diplomatik yang signifikan di awal masa jabatannya. Pada pertengahan September dia menjadi tuan rumah kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping, pertama kalinya seorang pemimpin Tiongkok berkunjung ke India dalam delapan tahun. Pada akhir bulan itu, setelah mendapatkan visa AS, Modi melakukan kunjungan yang sangat sukses ke New York City, termasuk pertemuan dengan Presiden AS saat itu, Barack Obama.
Sebagai perdana menteri, Modi juga mengawasi promosi budaya Hindu dan implementasi reformasi ekonomi. Pemerintahannya mengambil tindakan yang secara luas mendukung umat Hindu, seperti upaya melarang penjualan sapi untuk disembelih. Ia juga banyak melakukan reformasi ekonomi, memperkenalkan perubahan struktural yang dapat dirasakan di seluruh negeri.
Beberapa pencapaiannya yang paling populer adalah demonetisasi dan penggantian uang kertas 500 dan 1.000 rupee hanya dalam beberapa jam setelah pemberitahuan. Tujuannya adalah untuk menghentikan penggunaan “uang gelap” dengan mempersulit pertukaran uang tunai dalam jumlah besar. Tahun berikutnya, pemerintah memusatkan sistem pajak konsumsi dengan memberlakukan Pajak Barang dan Jasa (GST), yang menggantikan sistem pajak konsumsi daerah yang membingungkan dan menghapus masalah cascading tax.
Pertumbuhan PDB melambat akibat perubahan ini, meskipun pertumbuhan sudah tinggi (8,2 persen pada 2015), dan reformasi berhasil memperluas basis pajak pemerintah. Namun, kenaikan biaya hidup dan meningkatnya pengangguran mengecewakan banyak orang karena janji-janji muluk tentang pertumbuhan ekonomi tetap tidak terpenuhi.
Pada 2019, Modi kembali terpilih sebagai perdana menteri India. Ini menjadikan Modi sebagai perdana menteri pertama India di luar Partai Kongres yang dipilih kembali setelah masa jabatan penuh.
Dalam masa jabatan keduanya, pemerintah Modi mencabut status khusus Jammu dan Kashmir, mencabut otonominya pada Oktober 2019 dan membawanya di bawah kendali langsung pemerintah serikat. Langkah tersebut mendapat kecaman keras dan menghadapi tantangan di pengadilan, tidak hanya karena legalitas yang dipertanyakan untuk mencabut hak penentuan nasib sendiri penduduk Jammu dan Kashmir, tetapi juga karena pemerintah sangat membatasi komunikasi dan pergerakan di wilayah tersebut.
Sementara itu, pada Maret 2020, Modi mengambil tindakan tegas untuk memerangi wabah COVID-19 di India, dengan cepat menerapkan pembatasan nasional yang ketat untuk mengurangi penyebaran, sementara perusahaan bioteknologi negara itu menjadi pemain utama dalam perlombaan untuk mengembangkan dan mendistribusikan vaksin ke seluruh dunia.
Sebagai bagian dari upaya untuk melawan dampak ekonomi dari pandemik COVID-19, Modi juga melakukan tindakan eksekutif pada bulan Juni untuk meliberalisasi sektor pertanian, sebuah langkah yang telah dikodifikasi menjadi undang-undang pada September.