KPK Didorong Usut Kasus Demurrage Impor Beras Bulog

Hudi menilai, pentingnya proses hukum dari KPK itu lantaran biaya demurrage sebesar Rp350 miliar akibat tertahannya beras impor 490 ribu ton, berdampak kepada hajat hidup orang banyak. Salah satunya adalah kenaikan harga yang akan menjadi beban bagi rakyat.

“Jika ada diproses hukum, karena hal ini berdampak pada hajat hidup orang banyak, yaitu kenaikan harga beras yang dapat membuat beban bagi rakyat,” kata Hudi.

Hudi mengaku khawatir adanya rekayasa terkait tertahannya beras impor 490 ribu ton di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hudi mempertanyakan Bulog yang sudah berpengalaman dalam mengatur jadwal angkut dan bongkar muat, tetapi masih melakukan kesalahan.

“Sekelas Bulog menurut saya yang sudah pengalaman, tidak mungkin masih pusing mengatur jadwal angkut dan bongkar muat di pelabuhan,” kata Hudi.

Timbulnya potensi demurrage ini diduga akibat perubahan kebijakan Bapanas yang mengharuskan impor menggunakan kontainer, padahal sebelumnya cukup memakai kapal besar.

Sebagian beras impor di Tanjung Priok sudah bisa keluar berkat bantuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat kunjungan kerja ke pelabuhan. Kini barang tersebut sudah berada di gudang Bulog.

Persoalannya, kata dia, denda yang harus dibayarkan Bulog tersebut bisa berdampak pada harga eceran beras demi menutupi kelebihan pengeluaran.

Sementara itu, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, enggan berkomentar tentang hal tersebut.

"Silakan dikonfirmasi dengan Direksi Bulog, biar pas, karena kewenangannya ada di Bulog," kata Arief.

Di sisi lain, Dirut Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengakui ada aktivitas impor beras sebanyak 490 ribu ton sejak awal tahun hingga Mei yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. 

“Dari awal tahun hingga Bulan Mei 2024 terdapat puluhan kapal yang sudah berhasil dibongkar di Pelabuhan Tanjung Priok dengan total kurang lebih sebanyak 490 ribu ton beras,” kata Bayu.