Jakarta, IDN Times - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih melakukan penelitian terkait adanya dugaan monopoli perusahaan freight forwarding (jasa pengangkutan dan pengiriman) ekspor benih lobster atau benih bening lobster (BBL).
"Jika ditemukan bukti pelanggaran terhadap persaingan usaha, KPPU akan melakukan tindak lanjut dalam ranah penegakan hukum," kata anggota KPPU, Guntur Syahputra Saragih, saat dikonformasi IDN Times melalui keterangan resminya, Rabu (25/11/2020).
Menurutnya, penelitan ini dilakukan lantaran asosiasi pengusaha BBL menyatakan para eksportir saat ini hanya bisa mengirimkan komoditasnya lewat satu badan usaha logistik dan hanya lewat satu bandara.
"Pengiriman BBL yang dilakukan melalui satu bandara, yakni Bandara Soekarno Hatta Jakarta dapat menciptakan in-efisiensi bagi biaya pengiriman dan risiko yang harus ditanggung oleh pelaku usaha," katanya.
Padahal, pilihan bandara yang dapat menjadi akses pengiriman tidak hanya
Bandara Soekarno Hatta. Berdasarkan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 37 Tahun
2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster dari Wilayah Negara
RI, ada enam bandara yang direkomendasikan untuk pengiriman BBL ke luar negeri.
Selain Bandara Soekarno Hatta, ada Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Internasional Lombok, Bandara Kualanamu Medan dan Bandara Hasanuddin Makassar.
"Secara praktik, seharusnya dengan memperhatikan sebaran lokasi pembudi daya lobster, maka biaya yang dikeluarkan eksportir akan lebih murah apabila keenam bandara yang
direkomendasikan dapat difungsikan sebagai tempat pengeluaran BBL. Dengan biaya pengiriman domestik yang lebih rendah tersebut, maka harga BBL akan lebih bersaing di pasar," ujarnya.
Dengan adanya praktik tersebut, muncul dugaan adanya monopoli dalam ekspor benih lobster. Padahal KPPU menyebut persaingan bisnis jasa freight forwarding dalam pengiriman lobster harus dilakukan secara sehat.
"Sehingga menciptakan kemanfaatan yang sebesar- besarnya bagi masyarakat. Kondisi yang tidak sehat dapat menciptakan inefisiensi bagi pelaksanaan bisnis," ujarnya.
Sebelumya, anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengendus dugaan kecurangan dan praktik monopoli bisnis freight forwarding BBL. Hal ini menyusul langkah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang menghentikan ekspor benih bening lobster tujuan Vietnam di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (15/9/2020).
Dalam penangkapan tersebut, diduga ada praktik kecurangan dalam dokumen ekspor BBL. Menurut dia, Bea Cukai menemukan selisih antara barang yang ada dengan dokumen PEB. Terdapat 315 koli yang didaftarkan dengan jumlah benih bening lobster sekitar 1,5 juta ekor.
Misbakhun meminta KPPU untuk turun tangan mengungkap dugaan praktik monopoli pengangkutan ekspor lobster di Bandara Soekarno Hatta. Menurutnya, monopoli membuat iklim usaha tidak sehat dan biaya ekspor menjadi mahal.
“Sudah mahal, melakukan kesalahan fatal dalam dokumentasi PEB sehingga berakibat pada penindakan pencegahan kepabeanan oleh DJBC. Termasuk KPPU harus turun tangan mengusut dugaan atas monopoli angkutan ekspor ini,” kata Misbakhun melalui keterangan tertulisnya, Rabu (23/9/2020).
Kebijakan izin ekspor benih lobster menimbulkan polemik sejak awal dihidupkan kembali oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Hal itu berujung penangkapan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Rabu (25/11/2020) dini hari. Penangkapan Edhy terkait dugaan korupsi izin ekspor benih lobster.
“Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat dikonfirmasi, Rabu (25/11/2020).
Edhy sedang dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik KPK. Meski demikian, KPK belum merinci dugaan korupsi itu dalam kasus ekspor benih lobster yang mana. “Nanti akan disampaikan penjelasan resmi KPK. Mohon kita beri waktu tim kedeputian penindakan bekerja dulu,” tutur Firli.