Jakarta, IDN Times - Direktur Ekonomi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mulyawan Ranamanggala menyebut ada potensi persaingan usaha tak sehat dalam bisnis PCR. KPPU melihat indikasi upaya memaksimalkan keuntungan secara tidak sehat, salah satunya melalui paket atau bundling tes PCR.
"Ketika ada bundling tarif PCR ketika tes PCR yang konsultasi dengan dokter itu biayanya bisa berbanding hampir dua kali lipat," kata Mulyawan dalam konferensi pers KPPU, Jumat (12/11/2021).
Mulyawan juga mengungkap potensi bisnis dan persaingan usaha tidak sehat di tes PCR lainnya berasal dari tes PCR dengan hasil yang keluar dalam waktu 6 jam atau kurang dari sehari.
"Nah itu sebenarnya menurut kami dengan adanya bundling-bundling seperti ini itu memunculkan persaingan usaha tak sehat karena sebenarnya esensi itu adalah untuk membuktikan apakah orang itu terkena COVID apakah perlu dilakukan karantina mandiri atau dirawat di RS," kata Mulyawan memaparkan.
KPPU memuji pemerintah terkait harga eceran tertinggi (HET) PCR. Meski begitu Mulyawan meminta perlu adanya keterbukaan pemerintah mengenai perhitungan HET.
"Kami melihat dan hasil rekomendasi kami juga bahwa pemerintah perlu tes pemeriksaan yang di bundling yang diberikan label hasil cepat supaya tujuan PCR ini gak lebih ke bisnis, jangan ke sana, lebih ke tesnya," katanya.
Diberitakan sebelumnya, KPPU mencium adanya kelompok dan pelaku usaha yang 'bermain' dalam bisnis PCR. Meski begitu Mulyawan belum mau mengungkap keterlibatan nama-nama yang ada pada bisnis PCR tersebut.
"Untuk data pelaku usaha yang sedang beredar tadi ya mungkin saya bisa katakan sebagian ada yang benar, tapi kami akan terus melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar dan data yang kami peroleh jadi masih tetap pendalaman," ujar Mulyawan.