Krisis Ekonomi Makin Parah, Warga Sri Lanka Berebut Antre Paspor

Dilansir Reuters, Lenora (33) yang berprofesi sebagai buruh industri garmen, berencana untuk melamar pekerjaan di Kuwait sebagai Asisten Rumah Tangga. Krisis ekonomi membuat pekerjaan suaminya diberhentikan pihak restoran.

"Suami saya kehilangan pekerjaannya karena tidak ada gas untuk memasak dan biaya makanan meroket. Sangat sulit untuk menemukan pekerjaan dan gajinya sangat rendah," kata Lenora, yang menghasilkan upahnya sekitar 2.500 rupee Sri Lanka (Rp 100.000) sehari.

Sambil membawa pakaian ganti dan payung untuk hadapi terik matahari, Lenora berangkat dari Kota Nuwara Eliya naik kereta api. Menempuh perjalanan sejauh 170 km menuju Ibu Kota Kolombo untuk mendapatkan paspor di Departemen Imigrasi dan Emigrasi.

Lenora berharap rencananya bisa merubah kondisi ekonomi keluarga jadi lebih baik, terutama untuk kedua anak-anaknya.

"Saya ingin menghabiskan dua tahun di Kuwait, maka saya yakin saya bisa mendapatkan dan menabung cukup untuk kembali," katanya.

"Saya ingin mendidik putri-putri saya. Itu yang paling penting."

Salah satu pejabat senior Departemen Imigrasi dan Emigrasi mengatakan, bahwa 160 anggotanya kelelahan untuk melayani permintaan paspor.  Pihak Departemen telah memperketat keamanan, memperpanjang jam kerja, dan meningkatkan kuota paspor untuk masyarakat.

HP Chandralal, seorang pengawas di departemen tersebut, mengatakan setidaknya 3 ribu orang menyerahkan formulir melalui aplikasi. Namun, sistem aplikasi sempat terkendala sampai berbulan-bulan. Sehingga banyak masyarakat kesulitan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

“Sangat sulit untuk menanggapi orang-orang yang mulai frustasi, dan mereka tidak paham kalau sistem ini tidak bisa menjangkau permintaan sebanyak ini” ujar Chandralal melalui Reuters.  “Mereka pun marah dan menyalahkan kami, tetapi ya tidak ada lagi yang bisa kami lakukan," lanjutanya.

Kepanikan masyarakat yang ingin migrasi semakin meningkat usai Perdana Menteri, Ranil Wickremesinghe mengumumkan, kalau krisis pangan masih berlangsung setidaknya beberapa bulan ke depan.

Data pemerintah Sri Lanka menyatakan, telah menerbitkan sebanyak 288.645 paspor dalam 5 bulan pertama pada 2022. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 91.331 jika dibandingkan tahun lalu.

Kasus depresiasi mata uang, inflasi melebihi 33 persen, dan gejolak politik serta ekonomi yang berlangsung lama, membuat masyarakat ingin pergi dari Sri Lanka.

Dilansir news.un, pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui bahwa Sri Lanka mengalami darurat kemanusiaan secara masif. PBB berencana untuk memberikan bantuan sebesar 47,2 juta dolar AS (Rp 695 miliar).

Sri Lanka juga melakukan berbagai upaya, salah satunya berdiskusi dengan International Monetary Fund (IMF) demi pinjaman dana, setelah April lalu diizinkan untuk menunda bayar utang luar negeri sekitar 12 miliar dolar AS (Rp 176 triliun). Pemerintah memperkirakan bahwa setidaknya butuh 5 miliar dolar AS (Rp 73 triliun) untuk kebutuhan impor pada sisa tahun ini.