Krisis Lapangan Kerja, Ribuan Warga India Lamar Pekerjaan ke Israel

Tahun lalu, Israel dan India menandatangani perjanjian yang mengizinkan lebih dari 40 ribu orang India bekerja di sektor keperawatan dan konstruksi. Upaya perekrutan serupa juga dilakukan di China, Sri Lanka, dan Moldova.

Perekrutan di India dimulai pada 23 Januari, dengan tim Israel yang beranggotakan 15 orang mengadakan tes keterampilan di Institut Pelatihan Industri di Lucknow, ibu kota Uttar Pradesh. Para pejabat berharap lima ribu posisi dapat terisi.

“Para pekerja diseleksi di empat bidang, bidang plesteran, pembengkokan batangan, tukang kayu, dan pemasangan bata,” kata Raj Kumar Yadav, kepala lembaga tersebut, dikutip The National.

Ia menambahkan bahwa sudah ada sekitar 2.400 orang yang mendaftar, dan hampir 1.700 orang telah terpilih.

“Pelamar mendaftar melalui Departemen Tenaga Kerja, dan kami menyediakan tempat untuk uji keterampilan."

Menteri Tenaga Kerja Uttar Pradesh Anil Rajbhar mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan peluang besar bagi para pekerja India dan akan membantu memperdalam hubungan antara kedua negara.

“Pekerja mempunyai peran penting dalam membangun negara dan memperkuat perekonomian… siapa pun yang terpilih harus berangkat ke Israel dengan semangat penuh dan bekerja keras serta penuh dedikasi,” kata Rajbhar.

Tingginya minat untuk bekerja di Israel juga menggarisbawahi krisis lapangan kerja yang semakin parah di India. Negara dengan populasi terbesar di dunia ini telah berjuang untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi 1,4 miliar penduduknya.

Menurut Pusat Pemantauan Perekonomian India, pengangguran di negara tersebut mencapai 8,65 persen pada Desember, dengan tingkat pengangguran pada kelompok usia 20-24 tahun mencapai 44 persen.

“Kelompok ini memiliki aspirasi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, dan mereka tidak ingin melakukan pekerjaan yang tidak aman. Kelompok ini menukar risiko ekstrem tersebut (untuk pergi ke Israel) demi penghasilan yang lebih tinggi dan tingkat kerentanan yang lebih rendah,” kata Rosa Abraham, seorang ekonom tenaga kerja di Universitas Azim Premji, dikutip BBC.

Setiap tahun, banyak orang India bermigrasi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan. Beberapa di antaranya rela mengambil jalur ilegal hingga menjadi korban agen tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.

“Ide di balik perjanjian ini adalah untuk menerapkan mekanisme kelembagaan untuk mengatur migrasi dan memastikan hak-hak orang yang pergi ke sana terlindungi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India Randhir Jaiswal pada Kamis (25/1/2024).

“Undang-undang ketenagakerjaan di Israel sangat ketat dan kuat… kami sangat sadar akan tanggung jawab kami untuk memberikan keselamatan kepada warga kami di luar negeri.”

Meski begitu, beberapa organisasi mengkritik pemerintah India karena mengadakan perekrutan tenaga kerja untuk Israel. Negara Yahudi itu telah menuai kecaman luas akibat perlakuannya terhadap warga Palestina di Gaza.

Lebih dari 26 ribu warga orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas akibat serangan Israel di Gaza. Perang tersebut meletus setelah kelompok pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas, melancarkan serangan lintas batas pada 7 Oktober, yang disebut menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan menyandera sekitar 250 lainnya.

Pusat Serikat Buruh India (CITU) mendesak pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi yang dipimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) untuk mengakhiri perjanjian dengan Israel.

“CITU mengimbau para pekerja India untuk tidak menjadi korban dari bantuan pemerintah yang dipimpin BJP… dan negara-negara yang mencari pekerjaan di Israel, yang juga merupakan wilayah yang dilanda konflik dan (pemerintah) mereka menjadikan ribuan warga Palestina bekerja di Israel. Israel menganggur saat melakukan serangan genosida terhadap Palestina,” kata Sekretaris Jenderal CITU Tapan Sen.