Krisis Pangan Mengintai karena Masalah Distribusi saat Pembatasan

23 Jul 2021, 08:39 WIB

Ilustrasi stok pangan. (IDN Times/Gideon Aritonang)

Jakarta, IDN Times - Badan Pangan Dunia (FAO) mengingatkan akan adanya potensi krisis pangan. Menurut Koordinator Nasional Pantau Gambut, Iola Abas, potensi tersebut dapat terjadi akibat distribusi yang bermasalah.

"Berpotensi krisisnya itu akibat penerapan karantina wilayah, jadi ini permasalahannya ada di distribusi, karena banyaknya PSBB di awal, PPKM, pembatasan ekspor impor, terus juga adanya lockdown di beberapa negara," ujar Iola dalam acara diskusi media bertajuk "Apakah Food Estate Efektif Menghadapi Ancaman Krisis Pangan Saat Pandemi?" secara daring pada Kamis (22/7/2021).

"Sementara pada saat itu juga FAO menyampaikan belum ada ancaman terhadap ketersediaan pangannya itu sendiri di tahun 2020, tapi ancamannya itu adanya di pegerakannya, di distribusinya," lanjutnya.

1. Program pangan seperti food estate di Papua sudah beberapa kali gagal

Ilustrasi food estate yang dikunjungi Presiden Jokowi (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Menanggapi potensi terjadinya krisis pangan, Indonesia memiliki program pangan nasional yang disebut sebagai food estate. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional untuk mengurangi terhadap impor pangan serta mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat COVID-19.

Saat ini, food estate sudah berjalan di tiga kabupaten, yaitu di Kalimantan Tengah, Humbang Haundutan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

CEO EcoNusa Foundation, Bustar Maitar mengatakan food estate bukan merupakan hal yang baru di Papua, utamanya Merauke. Namun, program pangan semacam itu selalu mengalami kegagalan.

"Presiden Soeharto mencanangkan gerakan satu juta hektare di ladang gambut, Proyek Ladang Gambut (PLG) waktu itu di tahun 95. Di tahun 98, kayunya habis, pangannya tidak ada. Kemudian di 2006, ketika Presiden SBY, ia melakukan panen raya di Merauke hampir dua juta hektare namun gagal lagi karena krisis moneter," ujar Bustar.

2. Distribusi dan perubahan iklim jadi masalah yang menghambat

Ilustrasi pasar (IDN Times/Dokumen)

Bustar memaparkan di tahun 2011 tedapat 20 ribu ton beras Bulog yang dibuang karena rusak. Artinya, ujar dia, beras tidak terdistribusi dengan baik. Dia juga mengutip pernyataan Kementerian Pertanian yang menyebut faktor ketahanan pangan atau cadangan pangan terhambat karena faktor distribusi.

Selain itu, terjadinya gagal panen menurutnya juga banyak disebabkan oleh perubahan iklim.

"Artinya urusan distribusi dan urusan perubahan iklim ini harus diberesin dulu, kalau kita mau memastikan ketercukupan pangan kita itu memang benar-benar ada. Karena ternyata dua ini yang menghambat," kata Bustar.

3. Minta pemerintah evaluasi secara menyeluruh

Presiden Jokowi dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Untuk menghadapi potensi krisis pangan yang terjadi, Iola memberikan empat poin rekomendasi untuk pemerintah. Ia mengatakan pertama, pemerintah perlu memperbaiki poin penilaian Indonesia yang masih kurang dalam hal ketahanan pangan, distribusi, diversity nutrisi, dan keamanan pangan itu sendiri.

"Kemudian yang kedua kita mendorong untuk tidak melakukan alih fungsi kawasan hutan dan gambut untuk program food estate," kata Iola.

Ketiga, pemerintah perlu mendorong intensifikasi lahan pertanian dan petani yang sudah ada saat ini.

"Alih-alih buka baru, intensifikasikan saja lahan yang sudah ada. Seperti yang dilihat stoknya aman-aman saja kok dengan lahan dan petani yang sudah ada. Tapi tetap saja petani harus diintensifikasi, teutama untuk para petani-petani kita" jelas Iola.

Menurutnya, banyak petani utamanya petani kecil yang memiliki lahan hanya di bawah 1 hektare. Oleh karena itu, butuh upaya untuk membantu petani tersebut dalam hal transfer knowledge, teknologi dan subsidi pupuk serta bibitnya.

"Lalu yang keempat, kita meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program food estate yang sudah berjalan," ujar Iola.