Kritik Wacana PPN Naik, Faisal Basri: Jangan Bandingkan dengan Eropa!
Jakarta, IDN Times - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, mendesak pemerintah tak membandingkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) Indonesia dengan negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan negara-negara Eropa.
Menurut Faisal, pemerintah harus membandingkan kondisi perekonomian masing-masing secara menyeluruh, baru mewacanakan kenaikan tarif PPN.
Dalam hal ini, dia mengkritik keras rencana pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen. Serta, rencana mengenakan PPN terhadap sembako seperti yang tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP).
"Jangan sekali-kali kita bandingkan dengan OECD, negara Eropa, karena di antara negara-negara berkembang lainnya, Indonesia kondisi rakyatnya masih sangat parah," kata Faisal diskusi publik INDEF yang dilaksanakan secara virtual, Minggu (4/7/2021).
1. Masyarakat Indonesia rentan jatuh miskin
Faisal menjelaskan, meski angka kemiskinan sudah turun menjadi 10 persen, namun masyarakat yang tidak miskin mayoritas jauh dari kategori sejahtera. Secara persentase, jumlahnya mencapai 52,8 persen dari populasi Indonesia.
"Kalau saya tidak salah 143 juta orang, itu jauh lebih tinggi dari jumlah orang yang miskin, 27,55 juta, dan bahkan jauh lebih tinggi dari PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional), iurannya kan ditanggung pemerintah kepada 96,8 juta jiwa. Jadi yang rentan jauh lebih besar dari PBI JKN," tutur dia.
Oleh sebab itu, apabila PPN dinaikkan dan dikenakan terhadap sembako, maka dampaknya akan sangat besar terhadap masyarakat.
"Jadi hati-hati menerapkan peningkatan PPN, karena berlaku untuk semua orang. Apalagi dinaikkan tarifnya, dan yang sembako juga dikenakan," kata dia.