Kritik Wacana PPN Naik, Faisal Basri: Jangan Bandingkan dengan Eropa!

04 Jul 2021, 16:50 WIB

IDN Times/Shemi

Jakarta, IDN Times - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, mendesak pemerintah tak membandingkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) Indonesia dengan negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan negara-negara Eropa.

Menurut Faisal, pemerintah harus membandingkan kondisi perekonomian masing-masing secara menyeluruh, baru mewacanakan kenaikan tarif PPN.

Dalam hal ini, dia mengkritik keras rencana pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen. Serta, rencana mengenakan PPN terhadap sembako seperti yang tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP).

"Jangan sekali-kali kita bandingkan dengan OECD, negara Eropa, karena di antara negara-negara berkembang lainnya, Indonesia kondisi rakyatnya masih sangat parah," kata Faisal diskusi publik INDEF yang dilaksanakan secara virtual, Minggu (4/7/2021).

1. Masyarakat Indonesia rentan jatuh miskin

Ilustrasi kemiskinan. (IDN Times/Arief Rahmat)

Faisal menjelaskan, meski angka kemiskinan sudah turun menjadi 10 persen, namun masyarakat yang tidak miskin mayoritas jauh dari kategori sejahtera. Secara persentase, jumlahnya mencapai 52,8 persen dari populasi Indonesia.

"Kalau saya tidak salah 143 juta orang, itu jauh lebih tinggi dari jumlah orang yang miskin, 27,55 juta, dan bahkan jauh lebih tinggi dari PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional), iurannya kan ditanggung pemerintah kepada 96,8 juta jiwa. Jadi yang rentan jauh lebih besar dari PBI JKN," tutur dia.

Oleh sebab itu, apabila PPN dinaikkan dan dikenakan terhadap sembako, maka dampaknya akan sangat besar terhadap masyarakat.

"Jadi hati-hati menerapkan peningkatan PPN, karena berlaku untuk semua orang. Apalagi dinaikkan tarifnya, dan yang sembako juga dikenakan," kata dia.

2. Indonesia masih menjadi penyumbang orang miskin terbanyak di dunia

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Di sisi lain, Indonesia masih menduduki urutan kedelapan dalam daftar negara penyumbang orang miskin terbanyak di dunia.

"Semalam saya ikut webinar kongres International Economic Association, pembicaranya adalah Rohini Pande dari Yale. Ada Indonesia, peyumbang nomor delapan jumlah orang miskin di dunia. Jadi kemiskinan di kita masih masif. Bahkan di antara middle income country, Indonesia nomor empat penyumbang kemiskinan ini," ujar Faisal.

Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah mempertimbangkan kondisi ini sebelum menaikkan tarif PPN dan juga mengenakannya terhadap sembako.

"Jadi ini juga mesti dilihat, jangan pajaknya saja kita disebut jelek, jelek, jelek. Saya akan tunjukkan kita tidak jelek-jelek amat," ucap dia.

3. Hati-hati dengan pembuatan aturan turunan terkait PPN

Ilustrasi PPN Sembako. (IDN Times/Aditya Pratama)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya memastikan pengenaan PPN terhadap sembako hanya diperuntukkan bagi sembako premium. Sementara, sembako yang dibutuhkan orang banyak, seperti yang dijual di pasar tradisional tak dikenakan PPN.

Lalu, barang pokok strategis lainnya bisa dikenakan tarif PPN terendah. Nantinya, semua ketentuan itu akan dituangkan dalam aturan turunan dari revisi UU KUP.

Terkait rencana itu, Faisal pun mengkritiknya. Ia meragukan pernyataan Kemenkeu sebab belum ada tinta di atas kertas.

"Hati-hati, karena hantunya itu ada di detail, dan detailnya belum ada. Jangan kita kasih cek kosong," kata dia.