Larangan Ekspor Bijih Nikel Dipercepat, Bahlil: Itu Tak Langgar Aturan

30 Okt 2019, 19:30 WIB

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan bahwa dirinya tidak melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2019 tentang larangan ekspor ore atau bijih nikel. Kebijakan itu berlaku pada 1 Januari 2020.

Menurut Bahlil, aturan tersebut tidak mengalami perubahan. Hanya saja, BKPM dan para eksportir/pengusaha sama-sama sepakat untuk mempercepat penghentian ekspor.

"Yang kami lakukan adalah ada keputusan bersama antara pengusaha dan pemerintah yang lahir atas dasar kesadaran. Di mana ekspor ore ini merugikan negara, ekspor ore ini nilai tambahnya gak ada," ujarnya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (30/10).

Dia memastikan bahwa baik BKPM maupun para pengusaha tidak ada yang melanggar aturan. Justru, inisiatif tersebut dinilai Bahlil bisa memberikan kepastian dalam investasi.

"Nah pertanyaan apakah ini melanggar aturan atau tidak ini kan kesadaran pengusaha, mana yang melanggar? Tidak ada. Justru dengan ini pemerintah memberikan kepastian dalam rangka investasi. Itu posisinya disitu. Gak ada yang melanggar aturan," tuturnya.

1. BKPM bantah lakukan keputusan sepihak

IDN Times / Istimewa

Mantan Ketua Umum Hipmi itu juga membantah adanya keputusan sepihak. Bahlil menegaskan telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait bahkan sebelum kesepakatan verbal dengan para pengusaha dilakukan.

"Ohh.. saya koordinasi kok. Sebelum itu pun kami rapat, kami koordinasi. Saya katakan lebih bagus kalau pengusaha sudah sadar kan. Yang membuat keputusan kan teman-teman usaha dan kami. Bahwa seluruh SDA kita harusnya jangan di ekspor tapi kalau bisa diolah dalam negeri. Jadi tidak perlu dipertentangkan," tegas dia.

2. Bahlil sarankan pengusaha prioritas dalam negeri

IDN Times/ Helmi Shemi

Ihwal kontrak yang telah terjalin antara eksportir dengan pihak lain, Bahlil tetap menyarankan para pengusaha agar bijih nikel yang mereka miliki diserap di dalam negeri.

"Selama tidak melanggar aturan, ada baiknya saya menyarankan dijual disini saja (Indonesia, red). Kan harga sama kok, yang diprotes itu kan pas dibeli harganya gak sama," tuturnya.

3. Solusi penghentian ekspor

Ilustrasi aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Sebelumnya, Bahlil menjelaskan solusi atas penghentian ekspor ini, yaitu pengusaha bakal menyerap bijih nikel dari para eksportir. Para pengusaha ini juga bakal membeli bijih nikel dengan harga internasional Tiongkok.

"Ore yang sudah ada sampai bulan Desember akan dibeli pengusaha yang sudah mempunyai smelter dengan harga tetap internasional Tiongkok dikurangi pajak dan biaya transhipment," tutur Bahlil.

Soal berapa jumlah yang bakal diserap, Bahlil belum bisa memastikannya. Namun dia menjamin semua bakal diserap pengusaha. "Saya pastikan akan ditampung (pengusaha)," imbuhnya.