Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
SPBU Vivo. (IDN Times/Trio Hamdani)
SPBU Vivo. (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

  • Pembangunan kilang minyak oleh SPBU swasta sudah lazim di negara lain

  • Semakin banyak kilang minyak bisa menjangkau kebutuhan masyarakat

  • SPBU swasta harus jadi mitra negara, bukan pesaing bisnis

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Gunhar, mendorong SPBU swasta membangun kilang minyak di Indonesia. Menurutnya, ini menjadi salah satu cara untuk memperkuat kedaulatan energi di Indonesia.

“Pembangunan kilang oleh SPBU swasta harus jadi jalan memperkuat kedaulatan energi, bukan sekadar bisnis. Hal ini dilakukan agar BBM tetap terjangkau bagi rakyat,” ujar Gunhar dalam keterangannya, dikutip Rabu (24/9/2025).

1. Pembangunan kilang minyak oleh SPBU swasta sudah lazim di negara lain

Ilustrasi kilang minyak pertamina (Pixabay)

Gunhar menyampaikan, pembangunan kilang minyak oleh SPBU swasta sudah lazim dilakukan di negara lain. Menurutnya, pembangunan kilang minyak bisa disebar di berbagai penjuru Tanah Air.

“Investasi swasta memang penting, tetapi harus diatur agar tetap berpihak pada kepentingan nasional," kata dia.

2. Semakin banyak kilang minyak bisa menjangkau kebutuhan masyarakat

Warga antre BBM di Jember (IDN Times/M. Imron Fauzi)

Gunhar mengatakan, semakin banyak kilang minyak, bisa menjangkau kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, terutama di wilayah 3 T (tertinggal, terdepan dan terluar).

"Kehadiran kilang swasta diharapkan bukan hanya memperkuat pasokan dan distribusi energi, tetapi juga memastikan rakyat di seluruh pelosok, termasuk di wilayah 3T, mendapatkan akses BBM dengan harga terjangkau,” kata dia.

3. SPBU swasta harus jadi mitra negara

SPBU Shell Cakung, Jakarta Timur masih menjual produk BBM Shell Super, Minggu (31/8/2025) malam (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Gunhar menuturkan, SPBU swasta harus bisa menjadi mitra negara, bukan pesaing bisnis. Dia menyebut, pemerintah dan DPR juga harus mengatur regulasi yang jelas dan berpihak kepada rakyat dalam pengelolaan energi.

“Kita ingin swasta hadir sebagai mitra strategis negara, bukan sebagai pesaing yang melemahkan posisi pemerintah,” ucapnya.

Editorial Team