Lembaga Keuangan Didorong Beri Akses Pembiayaan pada Perempuan

14 Mar 2022, 16:55 WIB

Ilustrasi neraca perdagangan. (IDN Times/Mardya Shakti)

Jakarta, IDN Times - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Lenny N Rosalin, mendorong lembaga keuangan formal di Indonesia makin inklusif gender. Langkah itu dinilai sebagai salah satu upaya memperluas akses perempuan terhadap sumber pembiayaan.

Lenny mengungkapkan pandemik COVID-19 sudah memberikan dampak lebih besar bagi kelompok perempuan dibandingkan laki-laki. Khususnya, bagi perempuan yang bekerja di industri restoran, hotel, pekerja rumahan, dan sektor informal seperti UMKM.

Pekerja perempuan lebih terdampak akibat pandemik COVID-19 yang mengakibatkan ketimpangan gender jadi makin meningkat karena penurunan partisipasi angkatan kerja perempuan.

“Oleh karena itu, kami mendorong literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan karena ini memiliki dampak positif terhadap berbagai capaian indikator pembangunan. Dan lembaga keuangan formal diharapkan semakin inklusif gender,” kata dia, Senin (14/3/2022).

1. Pemerintah sudah buat SNKI

ilustrasi transaksi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Lenny mengatakan akses layanan keuangan bagi perempuan, khususnya yang berwirausaha, sangat memungkinkan agar masyarakat secara umum keluar dari jurang kemiskinan. Selain itu, inklusi keuangan berkontribusi pada kestabilan keuangan negara.

Hal itu juga seiring dengan kebijakan pemerintah yang menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Strategi ini bertujuan mempromosikan sistem keuangan yang inklusif, efisien, dan stabil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di antara masyarakat dan daerah untuk mendukung kesejahteraan bersama.

2. Perempuan sudah masuk dalam SNKI jadi kelompok sasaran

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Lenny N. Rosalin (dok. KemenPPPA)

Lenny mengatakan SNKI telah memasukkan perempuan sebagai salah satu kelompok sasaran. Namun, strategi itu belum secara detil mengembangkan intervensi khusus untuk perempuan.

“Misalnya intervensi yang mempertimbangkan kesenjangan gender dan faktor-faktor yang menghambat perempuan untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari berbagai produk dan layanan keuangan,” ujarnya.

Merujuk pada kondisi itu dan untuk mempertajam pelaksanaan SNKI khusus untuk segmen perempuan, telah diluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif Perempuan (SNKI Perempuan) pada 9 Juni 2020.

Kemudian pada 7 Desember 2020, telah terbit Perpres No 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menggantikan Perpres Nomor 82 Tahun 2016 yang menegaskan segmen perempuan sebagai salah satu segmen prioritas untuk mencapai target inklusi keuangan 90 persen pada tahun 2024.

3. Bank di Indonesia tak berikan data tentang kesetaraan gender

Ilustrasi pengaduan masalah keuangan di OJK. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

Lembaga yang mengawasi institusi keuangan yang didanai oleh Swedia, Fair Finance Asia, dalam studi periode 2016-2020 dan dirilis pada Senin (7/3/2022), menyoroti penegakan yang lemah atau kurangnya kebijakan tentang aspek kesetaraan gender dengan nilai 1, dari skala 10. Studi ini melibatkan 54 lembaga keuangan yang memberikan kredit dan layanan underwriting ke sekitar 125 perusahaan perkebunan terbesar di Asean, India, Jepang, dan Pakistan.

Lembaga keuangan di enam negara Asia, yakni Vietnam, Filipina, Thailand, Indonesia, India, dan Jepang dinilai masih kurang maju dan cukup mengkhawatirkan. Sebab, 90 persen dari bank-bank di negara tersebut tidak memberikan data mengenai kesetaraan gendernya dan bank tidak meminta akuntabilitas perusahaan dari klien mereka.

4. Perlu membekali semua perempuan di Indonesia dengan keterampilan keuangan

ilustrasi perempuan (IDN Times/Arief Rahmat)

Lenny mengatakan, pemerintah sedang berupaya menyediakan program komprehesif yang responsif gender bagi semua perempuan di Indonesia guna mengakses layanan keuangan formal.

“Kita juga perlu membekali semua perempuan di Indonesia dengan keterampilan keuangan (termasuk digital) untuk membuat keputusan keuangan yang terinformasi, termasuk manajemen usaha dan perlindungan konsumen,” kata dia.

Dia mengajak seluruh pihak terkait turut serta membangun iklim lembaga keuangan ramah perempuan yang menyesuaikan layanan dan produk sesuai kebutuhan spesifik perempuan yang beragam.

Sudah saatnya hal prioritas mendorong keuangan inklusif gender dilakukan. Misalnya edukasi dan literiasi pada perempuan, dukungan dan layanan keuangan digital, akses luas ke asuransi, hingga dana pensiun dan sebagainya.