Akhir Drama BBM Seret di SPBU Swasta

Shell Indonesia sempat tidak bisa memastikan kapan produk BBM mereka kembali tersedia di sejumlah SPBU. Melalui situs web resminya, Shell mengumumkan beberapa jenis bensin tidak dapat diakses konsumen hingga waktu yang belum ditentukan.

"Produk bensin Shell tidak tersedia di beberapa jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan," tulis Shell dikutip IDN Times pada Agustus lalu.

Meski begitu, perusahaan menegaskan, upaya menjaga kelancaran distribusi terus dilakukan. Shell menyebut tetap berkomitmen agar kebutuhan konsumen bisa terpenuhi, meski di lapangan terjadi keterbatasan pasokan.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami dan terima kasih telah memilih BBM berkualitas tinggi dari Shell," tulis Shell.

Sementara itu, layanan lain di SPBU Shell tetap berjalan, mulai dari minimarket Shell Select, layanan pengisian kendaraan listrik Shell Recharge, bengkel, hingga produk pelumas. Produk Shell V-Power Diesel juga masih tersedia bagi konsumen.

Gangguan pasokan BBM juga dirasakan oleh BP-AKR. Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura, mengakui pihaknya masih berhati-hati dalam mengambil langkah baru di tengah keterbatasan stok.

Dia tidak merinci berapa volume BBM yang kurang, namun menegaskan semua opsi untuk mengatasi persoalan pasokan sedang dieksplorasi, termasuk kemungkinan mengambil suplai dari Pertamina.

"Ya seperti tadi saya katakan semua opsi pasti akan kita eksplor," katanya beberapa waktu lalu usai menghadiri pertemuan di Kementerian ESDM, Jakarta.

Terkait rencana ekspansi SPBU, Vanda menjelaskan, pihaknya masih menyesuaikan dengan kondisi pasokan. Tahun ini BP-AKR menargetkan membuka 10 SPBU baru, namun rencana itu masih dalam evaluasi. Menurutnya, membuka SPBU tanpa adanya kepastian ketersediaan BBM justru berisiko merugikan.

Vanda menambahkan, sebagian besar pembangunan SPBU sebenarnya sudah selesai. Hanya saja, pembukaan resmi masih menunggu kepastian pasokan agar operasional berjalan sesuai harapan.

"Kalau misalnya SPBU kami buka pun juga kalau enggak ada barangnya kan juga sayang ya. Itu yang menjadi perhatian kami juga sih dan kami sudah utarakan juga," ungkapnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, SPBU swasta yang mengalami kekurangan stok BBM hanya bisa menambah pasokan lewat Pertamina. Menurutnya, aturan pemerintah memang sudah membuka ruang bagi swasta untuk membeli ke Pertamina jika alokasi yang diterima tidak mencukupi.

"Nah, kalau ada yang masih kurang ya silakanlah beli juga di Pertamina. Kan Pertamina juga barangnya ada," katanya kepada jurnalis dikutip Sabtu (30/8/2025).

Bahlil mengingatkan, pemerintah telah memberikan alokasi impor BBM untuk SPBU swasta dengan jumlah yang cukup besar. Bahkan, kuota tahun ini dinaikkan 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Seiring meningkatnya keresahan di masyarakat, Bahlil tetap pada pendiriannya. SPBU hanya bisa menambah pasokan BBM melalui Pertamina, alias mereka tidak diizinkan mengimpor secara langsung.

"Kalau mau minta lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak nih, cabang-cabang industri. Kalau mau lebih, silakan berkolaborasi dengan Pertamina," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Dia menegaskan, Pertamina adalah representasi negara dalam menjaga sektor energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, jika pasokan yang diperoleh swasta masih dianggap kurang meski kuota sudah dinaikkan, solusinya hanya satu, berkolaborasi dengan Pertamina.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, rencana pemerintah menerapkan kebijakan impor BBM satu pintu berpotensi menggeser tata kelola sektor hilir dari sistem liberal menuju kebijakan yang lebih ketat.

Padahal, kata dia, sejak awal perusahaan asing bersedia masuk ke Indonesia karena ada kebebasan mendirikan SPBU, mengimpor BBM sesuai kuota, serta menentukan harga jual mengikuti mekanisme pasar.

Dengan adanya impor satu pintu, SPBU asing tidak lagi leluasa membeli BBM dari sumber dengan harga lebih murah, tetapi wajib membeli melalui Pertamina. Kondisi ini, menurut Fahmy, bisa memperkecil margin keuntungan hingga berujung pada kerugian.

"Pada saat seluruh SPBU asing hengkang dari Indonesia, pada saat itulah tata kelola migas hilir dimonopoli oleh Pertamina," sebutnya.

Fahmy menambahkan, hengkangnya SPBU asing dapat memperburuk iklim investasi di Tanah Air, tidak hanya di sektor migas, tetapi juga di sektor bisnis lain. Dampaknya bisa menghambat target pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya membatalkan rencana kebijakan Impor BBM Satu Pintu, yang akan menjadi kebijakan blunder," tambahnya.

Badan usaha penyalur BBM pun tak kunjung mengajukan permintaan pasokan kepada Pertamina. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman.

Dia menyebut, hal itu karena perusahaan masih melakukan analisis internal setelah mengikuti rapat bersama Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga.

"Belum, karena di SPBU swastanya sedang melakukan internal analisis. Jadi dalam rapat kemarin mereka belum bisa lanjut. Masih internal analisis dulu di masing-masing," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Laode menegaskan, kuota BBM untuk SPBU swasta sebenarnya sudah tersedia di Pertamina. Namun, badan usaha membutuhkan waktu untuk menyelesaikan analisis sebelum bisa mengambil langkah berikutnya.

Dia juga menjelaskan, pemerintah telah melakukan sinkronisasi pasokan dengan Pertamina dan SPBU swasta melalui rapat sebelumnya. Sebagai tindak lanjut, Kementerian ESDM segera menyurati Pertamina Patra Niaga agar pembahasan teknis bisa segera dituntaskan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai, kebijakan pembatasan impor BBM perlu dievaluasi secara berkala agar tidak menimbulkan dampak negatif pada iklim usaha.

Meski mendukung langkah pemerintah memperkuat ketahanan energi dan menekan defisit transaksi migas, KPPU mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan pasar.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur mengatakan, hasil analisis menunjukkan aturan pembatasan impor non-subsidi maksimal 10 persen dari penjualan 2024 berpotensi menghambat operasional badan usaha swasta.

"Keterbatasan pasokan BBM non-subsidi telah berdampak pada berkurangnya pilihan konsumen di pasar dan memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha. Padahal, tren peningkatan konsumsi BBM non-subsidi menunjukkan perkembangan positif yang sebaiknya terus dijaga," ujarnya.

Dari sisi persaingan usaha, KPPU menilai aturan tersebut berisiko menimbulkan pembatasan pasar, diskriminasi harga, serta inefisiensi karena badan usaha swasta diarahkan membeli pasokan melalui Pertamina. Kondisi itu juga bisa memberi sinyal negatif bagi calon investor di sektor hilir migas.

Karena itu, KPPU mendorong pemerintah melakukan evaluasi berkala dengan tetap merujuk pada indikator persaingan usaha sehat. Dengan begitu, tujuan menjaga stabilitas energi dan neraca perdagangan migas bisa tercapai tanpa mengorbankan peran swasta maupun pilihan konsumen.

Drama kelangkaan BBM di SPBU swasta berakhir dengan tercapainya kesepakatan baru. Dalam rapat bersama Kementerian ESDM, Pertamina, dan badan usaha pemilik SPBU swasta, disepakati skema impor BBM berbentuk base fuel yang akan dikelola bersama Pertamina.

"Mereka setuju untuk kolaborasi dengan Pertamina, syaratnya adalah harus berbasis base fuel, artinya belum bercampur-campur. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing, tangki di SPBU masing-masing. Ini juga sudah disetujui, ini solusi," kata Bahlil di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Pemerintah juga mewajibkan adanya survei bersama sebelum pengiriman serta transparansi harga agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Menurut Bahlil, implementasi kebijakan ini sudah mulai berjalan per Jumat (19/9/2025). Ia menargetkan dalam tujuh hari ke depan, BBM hasil impor sudah tiba di Indonesia dan siap disalurkan ke masyarakat.

Skema itu disebut sebagai jalan tengah menjaga stabilitas perdagangan nasional sekaligus menjamin ketersediaan pasokan di dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas.

Kementerian ESDM menegaskan pengaturan impor BBM bersifat fleksibel, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi, kondisi pasokan, serta keuangan negara. Selain itu, pemerintah akan terus memfasilitasi skema business to business (B2B) antara Pertamina dan SPBU swasta.