BYD Dituduh Langgar Hak Buruh China di Pabrik Hungaria

Laporan China Labor Watch menyebutkan bahwa pekerja migran asal China harus membayar biaya rekrutmen tinggi untuk bekerja di proyek konstruksi pabrik BYD di Szeged. Biaya ini berkisar antara 1.100 dolar AS (Rp18,85 juta) hingga 2.780 dolar AS (Rp47,69 juta), yang menjadi beban finansial signifikan bagi buruh berpenghasilan rendah.

Banyak pekerja meminjam uang untuk membayar biaya ini. Hal tersebut menciptakan keterikatan utang, yang membuat mereka tetap bekerja meski kondisi lingkungan kerja tidak memadai. Pekerja merasa tidak memiliki pilihan karena tidak mampu melunasi utang jika berhenti sebelum masa kontrak selesai.

"Konsumen perlu tahu kondisi sebenarnya dari para pekerja di balik produksi mobil listrik ini," kata Project Officer China Labor Watch, Elaine Lu, dilansir The Edge Singapore.

Selain utang, laporan itu juga mencatat dugaan penahanan sebagian gaji oleh pihak subkontraktor. Sekitar 20 hingga 30 persen upah bulanan pekerja ditahan dan baru dibayarkan setelah kontrak satu tahun selesai atau saat mereka pulang ke negara asal. Praktik ini dinilai membatasi mobilitas pekerja untuk mengundurkan diri.

Situasi ini diperumit dengan dugaan penggunaan visa bisnis untuk pekerja konstruksi, bukan izin kerja resmi sesuai hukum Hungaria. Akibatnya, pekerja migran berisiko kehilangan akses terhadap perlindungan hukum tenaga kerja dan layanan kesehatan gratis jika terjadi kecelakaan di lapangan.

Investigasi pada Oktober dan November 2025 yang mewawancarai 50 pekerja mengonfirmasi praktik ini. Banyak pekerja direkrut dari daerah pedesaan di China dengan kesepakatan awal yang berbeda dari kenyataan di lokasi proyek. Mereka tinggal di asrama dengan fasilitas terbatas, di mana satu asrama dihuni oleh sekitar 450 orang.

"Pekerja China yang didatangkan ke lokasi ini bekerja dalam kondisi yang jauh dari standar kelayakan," kata Elaine Lu, dilansir CBC.

Kondisi tersebut makin disorot setelah adanya laporan kematian seorang pekerja China di proyek itu pada Februari 2026. China Labor Watch mendesak otoritas Hungaria segera memeriksa kepatuhan operasional proyek terhadap hukum ketenagakerjaan dan imigrasi setempat agar masalah serupa tidak menjadi preseden di industri kendaraan listrik Eropa.

Laporan juga menemukan pelanggaran jam kerja yang melebihi batas aturan hukum di Hungaria. Buruh konstruksi dilaporkan bekerja tujuh hari penuh dalam seminggu tanpa alokasi waktu istirahat yang memadai.

Pada musim panas, jam kerja harian dilaporkan mencapai 12 hingga 14 jam untuk mengejar target penyelesaian pabrik. Beberapa pekerja tercatat bekerja 30 hingga 31 hari berturut-turut tanpa hari libur. Kondisi ini menyalahi aturan batas lembur yang berlaku di negara tersebut.

Pihak manajemen juga diduga menginstruksikan pekerja untuk memalsukan keterangan terkait jam kerja. Pekerja diminta memberikan laporan yang sesuai aturan hukum saat ada pemeriksaan dari petugas inspeksi. Mereka enggan melapor karena khawatir akan adanya tindakan balasan serta terkendala pemahaman bahasa lokal.

"Jika ada masalah, perusahaan utama akan menyalahkan subkontraktor untuk menghindari tanggung jawab," kata Elaine Lu.

Sistem pembayaran upah juga dinilai tidak transparan, sehingga buruh kesulitan menghitung kompensasi lembur mereka secara akurat. Investigasi menemukan instruksi dari penyedia tenaga kerja untuk menyembunyikan jam kerja aktual agar operasional proyek terhindar dari sanksi pemerintah. Beban kerja ini dinilai berisiko menurunkan kesehatan fisik pekerja dan meningkatkan potensi kecelakaan di area konstruksi.

Di sisi lain, target BYD untuk meningkatkan penjualan global tetap berjalan. Pabrik di Szeged menjadi fasilitas strategis bagi BYD untuk menghindari tarif impor dari Uni Eropa. China Labor Watch menegaskan bahwa pencapaian ekonomi ini tidak boleh mengesampingkan pemenuhan hak pekerja. Otoritas di Csongrád-Csanád County saat ini tengah menyelidiki tuduhan yang tercantum dalam laporan tersebut.

Persoalan ketenagakerjaan di pabrik BYD Hungaria juga berkaitan dengan jaringan subkontraktor berlapis, salah satunya AIM Construction Hungary KFT. Jaringan ini membuat komunikasi langsung antara pekerja dan perusahaan pemilik proyek menjadi terputus. Banyak buruh tidak mengetahui secara pasti identitas entitas yang mempekerjakan mereka, sehingga mempersulit proses pelaporan hak-hak yang dilanggar.

Saat media mencoba mengonfirmasi masalah ini kepada AIM Construction Hungary KFT, pihak perusahaan tidak memberikan tanggapan dan langsung menutup sambungan telepon. Ketiadaan respons ini menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi operasional proyek.

"Kami berkomitmen memastikan kegiatan di Hungaria berjalan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai prinsip global perusahaan," kata perwakilan BYD dalam pernyataan resminya.

Meski BYD menyatakan kepatuhannya, Elaine Lu menekankan bahwa perusahaan induk tetap memiliki tanggung jawab pengawasan atas pihak ketiga yang mereka tunjuk. Pemerintah Hungaria, melalui Menteri Luar Negeri Péter Szijjártó, sebelumnya menyambut baik investasi BYD, namun tetap menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan domestik.

Kasus di Hungaria ini bukan insiden pertama. Sebelumnya, otoritas hukum di Brasil juga menggugat BYD atas dugaan kondisi kerja di bawah standar pada pabrik mereka di sana. China Labor Watch kini mendorong BYD untuk mengevaluasi biaya rekrutmen dan memastikan penerapan jam kerja yang sesuai regulasi bagi seluruh pekerjanya.