Luhut Bela Ahok yang Diminta Mundur: Kita Bersyukur Ada Pak Ahok!

25 Feb 2020, 14:24 WIB

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan (IDN Times/Shemi)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membela Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, yang diminta mundur sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Tuntutan itu muncul dalam aksi unjuk rasa Persaudaraan Alumni (PA) 212, pekan lalu.

Dalam aksi itu, mereka menyoroti kasus korupsi yang semakin merajalela di Tanah Air. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun disinggung.

"Ya kalau saya boleh cerita malah Pak Ahok itu yang menemukan banyak sekali masalah-masalah yang mau diperbaiki di Pertamina," kata Luhut di kantornya, Selasa (24/2).

1. Luhut bersyukur ada Ahok di Pertamina

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Poernama (IDN Times/ Lia Hutasoit)

Luhut menambahkan, pihaknya justru bersyukur dengan kehadiran Ahok di perusahaan pelat merah tersebut. Menurutnya, Ahok bisa membawa Pertamina menjadi lebih baik lagi ke depannya.

"Kita bersyukur ada Pak Ahok," tegasnya.

2. Ahok dituding kerap menerima suap dari konglomerat

Demo PA 212 (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Sebelumnya, Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara yang ikut dalam aksi unjuk rasa menuding, Ahok selama ini kerap menerima suap dari sejumlah konglomerat Tanah Air dan dilindungi oleh partai penguasa, sehingga aksinya tersebut bisa berjalan mulus.

“Tetapi kita rakyat Indonesia terus memperjuangkan agar Ahok diadili. Ahok sesumbar dia menang kalau ikut pilpres, merasa paling bersih padahal dia terduga korupsi," ujarnya.

3. PA 212 minta Ahok dan koruptor lainnya tidak dilindungi oleh pemerintah

Demo PA 212 (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta agar pemerintah tidak terus melindungi Ahok dan sejumlah koruptor lainnya yang jelas-jelas melakukan tindakan korupsi.

"Kami minta penegak hukum segera memproses Ahok untuk berbalik kasus di dugaan korupsi yang telah dilakukan. Kasus belakangan ini semakin banyak tapi justru semuanya terkesan dilindungi dan kita rakyat dianggap sampah," katanya menegaskan.